JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Agar kebijakan dan penjelasan pemerintah tidak simpang siur, presiden harus segera menunjuk juru bicara. Bisa saja presiden menunjuk menteri sekretaris negara (Mensesneg) atau menteri komunikasi dan informasi (Menkominfo) sebagai juru bicaranya.
"Melalui juru bicara, penjelasan pemerintah jadi satu tidak interpretatif dan simpang siur," kata Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, dalam pesan yang diterima TeropongSenayan, Senin (1//12).
Menurut Yusril, juru bicara presiden itu setiap kali selesai sidang kabinet, paripurna maupun terbatas, atau setiap presiden selesai terima tamu negara bisa menyampaikan penjelasan ke publik.Dengan begitu masyarakat juga tahu apa yang terjadi.
"Ucapan presiden itu seperti "sabdo pandito ratu," seperti ucapan raja sehingga harus bijaksana, mumpuni dan dihormati. Karena itu Presiden harus konsisten dengan ucapannya. Jangan mencla-mencle, hari ini dan besok ngomongnya berbeda-beda. Kalau itu terjadi, lama kelamaan kewibawaan presiden akan terkikis dan akhirnya pupus," lanjut Yusril.
Mantan Mensesneg ini menambahkan, sikap dan kebijakan presiden yang sudah diucapkan atau diputuskan bisa saja berubah karena situasi. Hal itu, kata Yusril, tidak masalah asal perubahan sikap dan keputusan itu dijelaskan sebabnya.
"Rakyat akan maklum setelah dijelaskan. Yang menjelaskan itu bisa Presiden langsung atau Mensesneg atau Menkominfo agar tidak simpang siur," papar Yusril lagi.
Yusril juga menyarankan agar dalam memberi penjelasan, pemerintah bersikap lugas, jangan menyembunyikan sesuatu apalagi menutup-nutupi kesalahan dengan bahasa tidak jelas.(ss)
