JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Heri Gunawan mengaku prihatin dengan nasib para petani khususnya para petani singkong.
Pasalnya, lanjut dia, Indonesia tercatat sebagai negara pengimpor singkong pada tahun ini.
"Tercatat, berdasarkan data BPS, akumulasi impor singkong 2016 mencapai 1.228 ton dengan nilai USD267.981 kalau dirupiahkan (dengan asumsi 1 USD = Rp13.000) = Rp3,5 miliar," ungkap dia pada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (23/04/2016).
Padahal, lanjut dia, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kesuburan tanahnya yang sangat luar biasa di dunia dan sangat menggelikan saat Indonesia untuk urusan singkong pun masih harus impor.
"Ironis dan memalukan, rasanya sulit dipercaya negeri yang tanahnya subur dan luas harus impor singkong dari negara seperti Vietnam dan Italia. Jenis pangan ini sebetulnya tak perlu diimpor, kalau saja pemerintah memiliki kemauan dan keberpihakan. Walaupun dengan dalih berbentuk tepung untuk kebutuhan industri, dan harga impor lebih murah. Sangat ironis," tandas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Menurutnya, Impor ini mengganggu konsistensi pemerintah yang katanya bisa berhemat 30% anggaran makan rapat dengan mengganti menu singkong. Satu sisi berhemat, tapi di saat yang sama anggaran bocor untuk impor singkong.
"Kita patut bertanya soal program ketahanan pangan pemerintah. Sudah sejauhmana realisasi program diversifikasi pangan nasional.Faktanya, kita defisit," ungkap dia.
Saat ini saja, terang dia, Produktifitas baru mencapai 100 ribu ton per tahun. Artinya, sambung dia, setiap hektar baru mencapai 15 ton (dengan asumsi areal tanam 1,5 juta hektar).
"Lalu, bagaimana nasib program akselerasi kebun singkong yang katanya menargetkan 40 ton per hektar?. Pemerintah harus serius mengurusi sektor pertanian kita, khususnya komoditas singkong. Agar singkong Indonesia bisa bangkit," ujar dia.
Lebih lanjut Heri menyarankan sebaiknya pemerintah harus melakukan beberapa langkah terkait hal tersebut.
Pertama, mempercepat program perluasan kebun singkong di seluruh Indonesia sehingga target 40 ton per hektar bisa terwujud, kata dia.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus mempermudah akses permodalan di sektor ini, guna antara lain membangun industri pengolahan.
"Faktanya, kurang dari 1% petani singkong yang bisa mengakses modal perbankan," ungkap dia.
Ketiga, pemerintah mesti mengatur harga singkong yang masih terbilang rendah sehingga minat petani menanam singkong lebih tinggi, ujar dia.
Disamping itu, kata dia, pemerintah juga harus memberikan pendampingan pada para petani singkong.
"Agar singkong petani kita memiliki kualitas yang baik," kata dia.
Keempat benahi segera tata niaga bahan pangan agar petani tidak terus dirugikan.
"Fakta impor singkong, menunjukan pemerintah tidak hadir dan kurang berpihak pada rakyatnya," tutup dia. (Icl)
