JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Setelah pegesahan revisi UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), diharapkan kerjsama di DPR semakin harmonis. Demikian juga dengan pemerintah sehingga memenuhi harapan seluruh rakyat.

"Saya kira baik sekali ya. Saya berharap dengan disahkannya UU MD3 yang baru tidak ada lagi perbedaan di kalangan teman-teman di DPR. Tidak ada lagi KIH dan KMP, yang ada hanyalah DPR yang bekerja untuk aspirasi rakyat," kata Menteri Hukum dan HAM Yassona, Sabtu (6/12).

Dengan selesainya revisi UU MD3 itu, lanjutnya, pemerintah akan kooperatif dengan DPR dan akan hadir setiap ada undangan rapat kerja di masa sidang 2015 dan selanjutnya. "Oh tentu, sebelum ini kita juga sudah datang. Awal yang baik, menjadi awal yang baik," ujarnya.

Seperti diketahui dalam pembahasan yang sangat singkat, hanya sekitar 7 jam, dari sejah dibentuk panitia khusus (Pansus) Jumaat sekitar pukul 15, revisi UU MD3 dapat diselesaikan dan disahkan.

Sejak surat presiden (Supres) yang menunjuk wakil pemerintah untuk pembahasan revisi diterima DPR Kamis (4/12) sore, pimpinan DPR langsung ngebut memutuskan segera digelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR guna mengagendakan rapat paripurna pembentkan pansus.

Setelah Pansus terbentuk, langsung digeber rapat pembahasan pasal-pasal UU MD3 yang direvisi. Dan pada malam harinya paripurna pengesahan UU MD3 yang baru dapat dilakukan tanpa melewati target kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) 5 Desember 2014 atau sebelum reses.(ss)