JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Suara miring soal reklamasi dan kecaman terhadap perilaku Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus bermunculan. Selama memimpin Ahok disebut hanya membela orang kaya atau demi kepentingan pengembang.
Koordinator Nelayan Muara Angke, H Diding,menyampaikan tudingan itu usai pemutaran film 'Rayuan Pulau Palsu', di Jakarta, Minggu (15/5/2016).
Kegiatan pemutaran film ini dikoordinir Forum RT-RW se-Kecamatan Tanah Abang, yang dikemas dalam acara Silturahim Kumpul Bareng anak Tenabang (Sikumbang).
"Pada saat ini pemimpin kita, Ahok sudah banyak mendzolimi masyarakat kecil, termasuk kami para nelayan. Maka dengan adanya pemutaran film Rayuan Pulau Palsu ini kita melihat kedzoliman penguasa secara jelas," ungkap H Diding,
Dia mengatakan, sangat tak masuk akal pulau dibangun atau diurug dengan alasan reklamasi dan kepentingan pembangunan ekonomi.
"Sejatinya, pulau itu dibikin hanya untuk gaya-gayaan atau tempat tinggal orang kaya. Kalau nelayan pesisir mana mampu beli rumah seharga Rp 3,6 miliar per unit. Kami nelayan akan terus berjuang menolak reklamasi Ahok ini," ungkapnya.
Perwakilan Walhi, Mustakim menyatakan, reklamasi adalah satu upaya perbaikan jika pantai itu terdampak abrasi.
"Kalau Teluk Jakarta yang direklamasi apanya? Kalau reklamasi yang benar muaranya jangan diurug pasir dan dibeton. Karena pembuangan 13 sungai di Jakarta yang bermuara di Teluk Jakarta akan terhambat," katanya.
Sebab, kata dia, jika terumbu karang hilang, maka biota laut dan ikan yang ada dan berkembang biak di situ juga ikut hilang. Tentunya akan berpengaruh kepada penghasilan para nelayan.
Alasan sebenarnya, lanjut Mustakim, adalah keinginan para pengembang untuk mencari tanah dan menjualnya dengan harga mahal.
"Karena itu, tidak ada alasan masyarakat Jakarta untuk tidak menolak reklamasi Teluk Jakarta. Maka dari itu setiap kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro-rakyat, wajib dilawan," tegas dia.
Sementara itu, Budayawan JJ Rizal mengungkapkan dahulu Tenabang merupakan ikon yang terkenal sebagai pasar kambing. Namun, karena dilihat secara komersil tidak memberikan masukan pendapatan kepada pihak pemerintah daerah, jadi tidak pernah mendapat perhatian.
"Berbeda dengan pasar tekstil yang mampu memberikan kontribusi besar kepada pemerintah daerah. Pasar tekstil dibangun begitu luas dan mentereng, tapi pasar kambing tidak pernah mendapat perhatian. Jangan salahkan jika mereka para pedagang kambing itu pada waktu tertentu berdagang di pinggir," ujar Rizal.
Selanjutnya, mantan anggota DPR RI dari PKS, H Dani Anwar meminta agar warga tetap menjaga persatuan dan keutuhan umat. "Mengingat kedepan ini persoalan yang timbul di Jakarta akan semakin berat," ujar Dani.
Hadir pula dalam pemutaran film ini, PETA (Pembela tanah Air) pimpinan Mayor Purn M Saleh, Ciliwung Bersih, Direktur Walhi Puput, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi Tatang Hidayat dan para Ketua RT-RW se-Tanah Abang, serta tokoh masyarakat Tanah Abang. (plt)
