JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Barangkali Jusuf Kalla tidak tahu ada ketentuan di Palang Merah Internasional bahwa pejabat negara tidak boleh memimpin PMI. Karena itu, mau-mau saja dia menerima permintaan agar dirinya tetap memimpin PMI, walaupun dirinya sudah menjadi pejabat tinggi negara, yaitu wakil presiden (wapres).

"Saya menyayangkan mengapa timnya Jusuf Kalla tak mengingatkan agar JK tak maju lagi. Ini dampaknya memalukan Presiden Jokowi," kata pengamat masalah internasional Christianto Wibisono kepada TeropongSenayan, Jumat (19/12/2014). Mengapa merugikan Jokowi, menurut dia, karena JK adalah tim dari Jokowi, yang harusnya tahu banyak tentang berbagai ketentuan nasional dan inernasional.

Menurut Chris, jika ada anggapan yang dimaksud dengan pejabat negara adakan termasuk anggota DPR, maka kandidat ketua umum selain JK, yaitu Siti Hediati, juga tak bisa mencalonkan diri. Dulu, JK dapat dipilih menjadi ketua umjm PMI karena saat itu statusnya bukan sebagai pejabat negara, belum jadi Wapres. Itu sebabnya, dia berharap agar pemerintah mempunyai konsultan ahli yang mengerti tentang berbagai ketentuan internasional.

Disinggung siapa alternatif yang bisa menggantikan posisi JK, Christianto pada kesempatan munas PMI menyarankan agar Erwin Aksa, tokoh pengusaha muda yang berbakat maju menjadi calon ketua umum PMI. Kalau pun tidak, bisa saja Aksa Mahmud, ayah Erwin. "Secara ketokohan, keduanya sudah memadai dan dari segi fatsun organisasi, tidak melanggar aturan Palang Merah Internasional," tuturnya mengakhiri perbincangan. (b/yn)