Opini
Oleh Laurens Leba Tukan (dari Rote Ndao, NTT) pada hari Jumat, 26 Des 2014 - 08:59:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Pengamanan Laut di Pulau Terluar Terkendala Fasilitas Militer

92Ibrahim Agustinus-Laurensius.jpg
Anggota DPD RI asal NTT Ibrahim Agustinus Medah (ketiga dari kiri) ketika bertatap muka dengan Bupati Rote Ndao Leonard haning dan Muspida Rote Ndao) (Sumber foto : Laurens Leba Tukan)
Teropong Juga:

ROTE NDAO (TEROPONGSENAYAN) - Pengamanan laut di wilayah terselatan NKRI tepatnya di wilayah Kabupaten Rote Ndao yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste hingga kini masih terkendala fasilitas militer. Meskipun banyak kapal asing yang sering kali melintasi wilayah perairan Indoensia dan mengambil hasil laut di wilayah Indoensia namun aparat TNI yang bertugas di wilayah itu tidak bisa berbuat banyak lantaran fasilitas penunjang yang serba terbatas.

Danlanal Pulau Rote Letkol Laut (P.Laut) Hariyono mengungkapkan hal itu saat bertatap muka dengan anggota DPD RI asal NTT Drs. Ibrahim Agustinus Medah di ruang kerja Bupati Rote Ndao, Senin (22/12). "Faktor cuaca yang kurang bagus dan dengan peralatan yang terbatas membuat kita tidak bisa berbuat banyak," katanya.

Selain itu, pelabuhan laut yang masih terbatas juga menjadi kendala. "Masih ada pelabuhan di Papela di Kecamatan Rote Timur dan juga Pante Baru agar dikembangkan, jadi membutuhkan perhatian pemerintah pusat," kata Hariyono lagi.

Ia juga membeberkan soal operasional dan pengisian logistik berupa bahan bakar minyak yang terkadang harus sampai ke Kupang ibu kota Provinsi NTT yang dengan waktu tempuh mencapai 3-4 jam. "Kalau ada depo pertamina di Rote akan lebih efektif dalam mengamankan pulau terluar demi keutuhan dan kedaulatan NKRI," katanya. Dia juga mengharapkan adanya perhatian pemerintah pusat soal kesejahteraan personel TNI di pulau terdepan NKRI.

Kasdim 1602 Rote Mayor. Ary Revo pada kesempatan itu juga menyampaikan kendala serupa terutama transportasi dan layanan internet yang masih sangat terbatas. "Kodim kita di sini baru beranggotakan 250 personel dan belum diresmikan sehingga membutuhkan perhatian pemerintah pusat," katanya.

Anggota DPD RI asal NTT Drs. Ibrahim Agustinus Medah di hadapan Bupati Rote Ndao Leonard Haning dan para muspida berjanji memperjuangkan semua keluhan yang disampaikan oleh pimpinan militer di wilayah itu di tingkat pusat. "DPD RI punya kewenangan untuk memanggil kementerian terkait kapan saja untuk menyampaikan semua aspirasi ini. Keluhan ini penting diperjuangkan lantaran Rote Ndao berbatasan dengan Australia dan Timor Leste yang pasti rawan dengan keamanan laut," tuturnya.

Untuk diketahui, para nelayan lokal dari Kabupaten Rote Ndao sering kali ditangkap oleh militer Australia ketika mencari ikan di laut yang mungkin saja sampai ke wilayah perairan Australia. Bahkan, setelah ditangkap kapal-kapal nelayan lokal dari Rote itu dibakar lalu nelayannya dipulangkan ke Indonesia. (b)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #Ibrahim agustinus rote ndao  #wilayah perbatasan fasilitas militer  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Oleh Oleh: Saiful Huda Ems (Advokat, Jurnalis dan Aktivis 1998)
pada hari Jumat, 22 Nov 2024
Ternyata lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan, bahwa kependekaran semu politik Jokowi akan tamat  riwayatnya di akhir Tahun 2024 ini. Jokowi yang sebelumnya seperti Pendekar Politik ...
Opini

Selamat Datang di Negeri Para Bandit

Banyak kebijakan ekonomi dan sosial Jokowi selama menjabat Presiden sangat lalim, sangat jahat, sangat kejam, khususnya terhadap kelompok masyarakat berpendapat menengah bawah.  Kejahatan ...