JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah saatnya menciptakan babak baru politik Internasional. Berkaca pada pengalaman Bung Karno maupun Pak Harto, Presiden Jokowi sebaiknya tidak termehek-mehek atau terlena hingga pasrah kepada negara lain.

"Pada akhirnya kepentingan masing masing negara jauh lebih utama ketimbang faktor latar belakang setiap negara dalam membangun politik internasional atau luar negeri," ujar Haris Rusly, aktivis Petisi 28 kepada TeropongSenayan, Minggu (28/12/2014) di Jakarta.

Haris mencontohkan, Tiongkok dan Singapura yang mempunyai kesamaan asal usul ras bisa berbenturan karena kepentingan nasionalnya berbenturan. Tiongkok dengan Vietnam yang ke duanya komonunis ribut soal perbatasan. Bahkan banyak orang Cina diusir dari vietnam.

"Presiden Jokowi harus sadar, tak ada negara sahabat. Sebab semua negara adalah sahabat sekaligus ancaman, tergantung kepentingan nasional kita," ujar Haris sembari kembali mengingatkan Presiden Jokowi yang dinilai belum punya konsep tentang politik luar negeri.

Memang benar bahwa prinsip dasar dalam politik international Indonesia adalah bebas dan aktif serta non blok. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, konsep ini bertujuan membebaskan seluruh bangsa dari penjajahan untuk menciptakan perdamaian dunia.

Hanya saja saat era Orde Lama, Bung Karno menerapkan konsep non blok namun condong ke Tiongkok. Sedang era Orde Baru, pak Harto juga mengklaim berpolitik luar negeri bebas aktif serta non blok namun condong kepada Amerika.

"Namun, diujung kekuasaannya baik Bung Karno maupun Pak Harto, dihabisi juga oleh CIA (agen rahasia Amerika-red) dan MI6 (agen rahasia Inggris-red). TNI yang dulu bermitra dengan tentara Amerika dihabisi juga oleh Amerika di era reformasi," papar Haris.

Presiden Jokowi, menurut Haris, harus sadar bahwa yang dihadapi dalam percaturan politik internasional adalah 'singa yang sedang lapar, ular berbisa yang sedang mencari mangsa dan buaya yang siap menerkam.' Jadi jangan sampai lengah dalam sedetik pun.(ris)