JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Penurunan harga premium maupun pertamax tidak akan mengendurkan semangat anggota DPR pengusung hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah menaikkan harga bahan bakar minyak November 2014 lalu. Kebijakan kenaikan maupun penurunan saat ini justru makin memperlihatkan langkah pemerintah itu salah.

"Saya meyakini bahwa usulan pengajuan hak interpelasi anggota DPR yang sudah ditanda tangani lebih 240-an anggota itu turut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menurunkan harga BBM saat ini. Tapi kami tetap akan meneruskan hak interpelasi itu bahkan makin serius karena meyakini ada yang salah dengan kebijakan tersebut," kata anggota DPR dari Partai Golkar Muhammad Misbakhun pada TeropongSenayan, Kamis (01/01).

Apalagi, lanjutnya, pemerintah hanya menurunkan Rp900 per liter untuk premium dan Rp250 untuk solar dari kenaikan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah Rp2000 per liter. Padahal harga minyak dunia yang selalu menjadi alasan kenaikan saat ini turun terus hingga level 54 dolar AS per barel. Jauh dari asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2015 sebesar 105 dolar AS per barel.

"Ini menunjukkan bahwa tim ekonomi di kabinet kerja telah memberikan masukan yang lemah dari sisi kajian kepada presiden Jokowi," tegasnya.

Misbakhun mempertayakan bagaimana dengan harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik dan ongkos angkutan yang jug terlanjur naik akibat kenaikan harga BBM November lalu. "Bisa nggak pemerintah mengontrol atau mengoreksi itu semua," tambahnya.(ss)