Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 23 Agu 2016 - 12:31:39 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi I Belum Terima Surat Pergantian Kepala BIN

31TBHasanuddin-mulkan-tscom.jpg
TB Hasanuddin (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengaku, pihaknya belum mengetahui adanya surat pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang masuk ke pimpinan DPR.

"Secara resmi kami pimpinan di Komisi I belum mendapatkan informasi resmi dari ketua DPR tentang surat tersebut," kata TB di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Beredar kabar sebelumnya bahwa rapat Paripuna yang digelar hari ini Selasa (23/8/2016), pimpinan DPR akan membacakan surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pergantian Kepala BIN, Budi Gunawan yang mengantikan Sutiyoso.

"Jadi sampai hari ini kami belum dapat informasi. Saya tidak tahu apakah nanti dalam paripurna ini akan ada dibacakan surat tersebut," ucap TB.

Tetapi, jika surat pergantian tersebut sudah masuk ke DPR, Komisi I DPR siap melakukan fit and propert test atau uji kelayakan untuk calon Kepala BIN.

"Andaikan ada nanti dalam waktu segera kami akan laksanakan uji kelayakan dan memberikan pertimbangan, bukan persetujuan ya. Tapi memberikan pertinbangan sesuai UU yang berlaku kepada bapak Presiden melalui ketua DPR RI. Itu yang sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.(yn)

tag: #bin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Survei Pilgub Kaltim: Elektabilitas Rudy-Seno Unggul, Jauhi Isran-Hadi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 22 Nov 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Laboratorium Suara Indonesia merilis hasil survei menjelang hari pencoblosan Pilkada Kalimantan Timur 2024 terutama terkait siapa paslon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan ...
Berita

Waka Komisi XIII DPR Pertanyakan Dasar Pemulangan Mary Jane, Ingatkan Agar Tak Langgar Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira mempertanyakan dasar hukum kebijakan yang digunakan Pemerintah dalam pengembalian terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane ...