JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Berdasarkan survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), DPR merupakan lembaga paling tidak dipercaya publik. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun pasrah dengan hasil tersebut.
Menurut Agus, hasil survei tersebut harus dijadikan masukan untuk memperbaiki kinerja DPR agar lebih baik lagi.
Bagi dia, banyaknya anggota DPR yang tertangkap tangan KPK membuat tingkat kepercayaan publik semakin menurun.
"OTT dari teman-teman kita oleh KPK, teman-teman saya sendiri, ini realita ada yang bagus ada yang tidak bagus. Memang tidak salah inilah hasil yang ada. Kita ketahui saat ini hidup kita, ketentuan kita, bergantung pada siapa saja yg memberikan penilaian kepada kita," ujar Agus dalam diskusi bertajuk 'Citra dan Kinerja DPR RI' di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Politikus Partai Demokrat itu membeberkan sejumlah upaya untuk memperbaiki kinerja anggota DPR, semisal membuat undang-undang.
"Studi banding ditiadakan sehingga yang ada adalah diplomasi politik. Itu juga sangat dibatasi, jadi masing-masing anggota dibatasi maksimal satu kali, tentu sesuai dengan bidangnya. Sehingga, kita ketahui hasilnya kita dapat menyisihkan anggaran itu lebih dari pada 9,3 T, dan itu masih konsisten," tandas politisi Partai Demokrat itu.
"Hari-hari legislasi yang sudah ditetapkan, dulu juga ada setiap Rabu dan Kamis," tambahnya.
Sebelumnya, CSIS menyatakan, dibanding lembaga negara lain, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik.
Pada survei CSIS terhadap seribu responden, dari 13 lembaga yang ditanyakan, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya, diikuti Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Polri, DPD, dan DPR.
Tingkat kepercayaan responden terhadap TNI mencapai 91 persen, Presiden 87,6 persen, dan KPK di urutan tiga dengan 85 persen. Selanjutnya Komnas HAM dipercaya 84,3 persen, Wakil Presiden 83,1 persen, KPU 79,3 persen, BPK 76 persen, MK 75,3 persen, MA 73,9 persen, KY 73,1 persen, serta Polri dipercaya oleh 69,7 persen responden.
Sementara mereka yang percaya pada kinerja DPR hanya 60,1 persen, sedangkan 38,9 persen tidak percaya, dan 1 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Sementara pada DPD, 68,1 persen yang percaya, 30 lainnya tidak percaya pada lembaga ini, dan 1,9 persen lainnya tidak jawab atau tidak tahu.(yn)
