Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 27 Okt 2016 - 08:04:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Ada yang Sengaja Sembunyikan Dokumen TPF Munir

10(PDIP)PasaribuII.JPG
Masinton Pasaribu (Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu mendesak Sekretariat Negara (Setneg) dan Jaksa Agung segera mencari dokumen kasus kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib yang hilang sampai saat ini.

Masinton pun menduga kalau dokumen TPF Munir sengaja ada yang menyembunyikan dengan tujuan untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dokumen tersebut sifatnya sangat penting bagi negara.

"Dan saya menduga bahwa dokumen TPF Munir sengaja disembunyikan. Tugas Jaksa Agung segera menemukan dokumen yang disembunyikan tersebut," kata Masinton saat dihubungi, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Masinton pun meminta Jaksa Agung Prasetyo bergerak cepat mencari dokumen asli TPF Munir, setelah mantan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku masih menyimpan salinan dokumen TPF Munir.

"Karena tanpa dokumen asli penanganan hukum kasus kematian Munir akan mengalami kendala. Salinan copian tanpa registrasi dokumen asli TPF Munir menjadi celah atau titik lemah dalam proses peradilan," jelasnya. (icl)

tag: #jokowijk  #kasus-munir  #munir  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...