JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules atas usulan Pemerintah Amerika Serikat.
Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin, Kamis (21/5/2026).
TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, publik juga perlu memahami bahwa tawaran tersebut datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Karena itu, menurutnya, aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana tersebut.
TB Hasanuddin juga menyoroti status Bandara Kertajati yang selama ini merupakan bandara sipil. Menurut dia, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka perlu ada penyesuaian regulasi, tata kelola, serta pengaturan zonasi yang jelas.
“Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” katanya.
TB Hasanuddin menambahkan, di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina, kerja sama MRO dengan Amerika Serikat memang dilakukan untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik. Namun, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau fasilitas milik industri perawatan pesawat domestik.
Karena itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Kerja sama ini harus memberi nilai tambah bagi industri pertahanan nasional. PTDI harus memiliki peran besar, baik dalam manajemen, transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, maupun penguasaan teknologi perawatan pesawat,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi fasilitas pendukung kepentingan militer negara lain tanpa memperoleh keuntungan strategis yang seimbang bagi kepentingan nasional.
“Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” pungkas TB Hasanuddin.
Diketahui, Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth memberi tawaran menarik kepada pemerintah RI terkait pemusatan program pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO) hingga perbaikan pesawat C-130 Hercules di seluruh Asia. Nantinya, MRO seluruh pesawat angkut andalan Angkatan Udara AS (USAF) tersebut dipusatkan di Indonesia.
Niatan Hegseth itu disampaikan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat keduanya bertemu di Pentagon, AS pada April 2026. Menhan pun mengungkapkan fakta menarik itu kepada Komisi I DPR saat menjalani hearing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
