Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 09 Nov 2016 - 13:10:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Panglima TNI Gatot Diisukan Dicopot, Ini Kata Komisi I DPR

79panglimatni.jpg
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan, pihaknya belum mendengar adanya rencana pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan Marsdya Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat sebagai Irjen Kemhan.

"Saya belum mendengar rencana tersebut," kata Meutya kepada TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Bila pun isu tesebut benar, ujar Meutya, maka tidak ada kaitannya dengan demonstrasi 4 November didepan Istana Negara yang menuntut proses penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal kasus dugaan penistaan agama.

"Jikapun benar, semoga tidak ada kaitan dengan demonstrasi, namun lebih ke pertimbangan profesionalitas," tukasnya.

Diketahui, beredar kabar kalau Presiden Joko Widodo siang ini memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke Istana Negara pukul 13.30 WIB.

Namun, Meutya Hafid sendiri telah mengkonfirmasi kepada pihak Istana Negara, kalau pertemuan tersebut justru dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan dengan Panglima TNI.

"Menurut info jam 13.30 WIB rapat Presiden dengan BIN bukan terkait Panglima TNI," jelasnya. (plt)

tag: #panglima-tn-gatot-nurmantyo  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...