JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kasus dugaan penistaan agama Islam yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdampak luas.
Diantaranya, akibat penistaan terhadap agama mayoritas itu elektabilitas calon petahana itu ikut tergerus jelang Pilkada DKI 15 Februari 2017.
Bahkan, setelah Ahok menyandang status tersangka, kader partai pengusung utama Ahok yakni PDIP juga ikut rontok.
Satu per satu kader dan simpatisan partai berlambang Banteng Moncong Putih itu memilih 'lompat pagar' alias kabur atau mundur dari jajaran struktur pengurus PDIP.
Praktis, mesin politik pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun kini dipastikan tidak bulat dan bercerai berai, lantaran hal-hal prinsip yang dianggap sangat mendasar.
Sikap frontal beberapa kader di internal partai penguasa itu juga tak bisa dihindari, pasca digelarnya Aksi Super Damai 212 yang dibanjiri jutaan umat Islam.
Rencananya, Sabtu (3/12/2016) besok, sejumlah pengurus DPC Jakarta Barat (Jakbar) berencana mendeklarasikan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno secara terang-terangan. Deklarasi tersebut akan digelar di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jakbar, M Sakrad memastikan, menolak perintah Megawati untuk mendukung petahana penista agama pada Pilkada DKI 2017.
Dia bersama sejumlah kader PDIP lainnya telah memutuskan untuk mendukung pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Alasannya, Sakrad merasa ada yang janggal saat Megawati memutuskan mengusung mantan Bupati Belitung Timur yang notabene adalah 'orang luar', alias bukan kader PDIP.
Dia mengatakan, nama Ahok tidak pernah muncul dari bawah atau rekomendasi enam DPC se-DKI serta mendaftarkan diri ikut penjaringan Cagub dan Cawagub ke DPP PDIP, yang digelar beberapa waktu lalu.
"Nah, sekarang ditambah lagi dengan kasus penistaan agama. Saya tidak bisa mengingkari bahwa ini keputusan (mendukung Ahok) enggak bisa saya terima, karena tidak sesuai dengan hati nurani kami," kata Sakrad di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016) malam.
Setidaknya, kata Sakrad, ada empat pengurus PDI-P Jakarta Barat yang akan mengundurkan diri karena pilihan politiknya berbeda.
Beberapa diantara mereka adalah Kabid Kepemudaan dan Olahraga Matsuni, Kabid Ekonomi Kreatif Suhada, serta Kabid Peranan Wanita Dewi Sinta.
Tidak hanya itu, keputusan hengkang dari PDIP juga akan diikuti oleh beberapa pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC).
"Kalau saya pribadi tidak akan mundur, tapi keputusan ini (menolak Ahok) sudah bulat, dan saya siap dipecat dari PDIP," tegas Sakrad.
Sakrad juga menambahkan, bahwa tak kurang dari 100 pentolan partai PDIP Jakbar yang menyatakan sikap serupa dan mereka juga siap merapat ke Anies-Sandi.
"Jika mereka semua turun gunung, grass root pasti ikut. Lihat saja besok (saat deklarasi). Bisa-bisa 10 PAC Jakbar juga akan ikut mendukung Anies-Sandi," bebernya.
Hal senada juga dikatakan Kabid Ekonomi Kreatif Suhada DPC Jakbar, Suhada. Dia menjelaskan, bahwa kader PDIP di akar rumput sejatinya lebih condong memilih Anies-Sandi.
Pasalnya, duet yang diusung Gerindra dan PKS itu diyakini sebagai pasangan yang memiliki kompetensi dan latar belakang yang diperlukan dalam memimpin Ibu Kota DKI periode 2017-2022.
Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan. Terbukti keduanya sukses menjadi pemimpin sejak usia muda hingga terakhir di bidang masing-masing.
"Sebagai Menteri Pendidikan, masyarakat puas dengan Anies. Sedangkan Bang Sandi, berhasil menjadi pengusaha sukses sejak muda dengan membawahi ribuan karyawan," jelas Suhada.
Suhada juga menyampaikan rasa syukurnya, lantaran mantan Ketua DPD PDIP DKI, Boy Bernadi Sadikin, juga mendukung duet Anies-Sandi
"Mas Boy enggak ngajak. Tapi, hati nurani kami terpanggil. Jadi, saya pastikan sekarang Mas Boy enggak sendirian. Karena kami juga akan merapat ke Anies-Sandi," tegas dia. (icl)
