JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menilai pemerintah tidak kompak dalam menentukan kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN). Skema penentuannya juga membingungkan.

Setelah digulirkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, wacana moratorium UN justru dianulir sendiri oleh pemerintah selepas Rapat Kabinet, Rabu (7/12/2016) malam.

"Pemerintah tidak kompak, dan ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksananya, baik di daerah maupun bagi masyarakat," kata Fikri kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Fikri menilai cara merumuskan kebijakan dengan menggiring wacana terlebih dahulu ke publik, baru kemudian dibahas di internal kabinet maupun bersama dengan DPR merupakan skema yang tidak baik. Sebab, menunjukkan seolah pemerintah tidak konsisten dengan alasan yang dirumuskan sendiri.

"Ini tidak baik. Karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik, kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Mendikbud lalu melakukan komunikasi dengan komisi X. Namun terus ramai di masyarakat," ujarnya.

Pada Raker bersama dengan DPR, Kamis (1/12/2016) Mendikbud Muhadjir menyampaikan delapan alasan perlunya UN dimoratorium. Di antaranya adalah Moratorium UN sesuai dengan Visi Nawa Cita Presiden Jokowi (Pasal 8), sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/2009 tentang Pemerataan Kualitas Pendidikan, menghindari kecurangan laten dari UN, dan ketidakmampuan UN dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, Fikri berharap, pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan koreksi atas kebijakan yang akan dirumuskan. Sebab, persoalan pendidikan, khususnya UN, adalah hal yang sensitif bagi guru dan murid, baik secara fisik maupun psikis.

"Keputusan yang tidak sesuai dengan proposal pemerintah sendiri, ini rawan memunculkan kecurigaan akan adanya kepentingan tertentu. Karena UN ini anggaran di APBN-nya mencapai 500 Miliar. Kalau dimoratorium, maka akan banyak konsekuensi pengalihan anggaran. Ini yang harus dipikirkan secara matang," tegasnya. (plt)