JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Ada lima persoalan yang saat ini sedang dihadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Kelima hal itu adalah pertama, potensi perkembangan dan kebangkitan komunis.
Kedua, adanya invasi senyap kekuatan asing dalam bentuk sumber daya manusia. Ketiga, adanya potensi konflik antar-etnis dan umat beragama. Keempat, lemahnya kedaulatan masyarakat Indonesia. ‘’Kelima, mulai bergesernya pemahaman ideologi Pancasila,’’ kata Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional [PSKN-Unas] Iskandarsyah Siregar, Selasa [27/12/2016].
Hal itu diungkapkan Iskandar sebagai rekomendasi hasil Musyawarah Kebangsaan yang diadakan PSKN-Unas di kampus Sawo Manila, Pasar Minggu, Jakarta. ‘’Kelima persoalan bangsa itu harus segera dianalisis, dicarikan solusi, dan diselesaikan besama oleh segenap komponen bangsa Indonesia,’’ kata Iskandarsyah.
Dalam acara yang dibuka oleh koordinator Kopertis Wilayah 3 Illaah Sailah itu, juga merekomendasikan agar TNI harus bekerjasama dengan kaum agamawan, ilmuan, raja sultan pemangku adat, dan para profesional dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut.
"Indonesia hari ini sudah dalam keadaan kritis dan mulai saat inilah segenap komponen bangsa harus secara bersama-sama bertekad untuk kembali kepada ideologi Pancasila,’’ kata dia. Semua komponen bangsa, kata dia, harus ikhlas melepaskan segala kepentingan pribadi dan kelompok demi menyelamatkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI].
Musyawarah Kebangsaan itu juga dihadiri Laksamana (Purn) Slamet Subijanto dan Kolonel Inf Niko Fahrizal yang datang mewakili Pangkostrad. Peserta musyawarah mengisyaratkan bahwa kekuatan asing telah masuk dan mengacak-acak Indonesia melalui berbagai cara. Di antaranya, mulai perusakan nilai-nilai kehidupan hingga perang candu.
Indonesia menjadi daya tarik asing untumelakukan invasi karena besarnay potensi yang ada. Kedua narasumber ini juga menekankan bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan bangsa ini kecuali dengan kembali kepada tata kehidupan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.
Agar masalah serius itu tidak hanya berhenti di atas kertas, musyawarah memberi rekomendasi diadakannya ditindak lanjut dalam bentuk audiensi ke Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. ‘’Kami ingin mengantarkan rekomendasi hasil musyawarah kepada pemerintah, dalam hal Presiden dan Panglima TNI,’’ tutur Iskandarsyah.
Selain Slamet dan Niko, acara itu juga dihadiri sejumlah perwakilan pesantren, beberapa rektor perguruan tinggi, para petinggi TNI dari berbagai kesatuan seperti Marinir, Kopassus, dan Kostrad. Ada lagi Sultan Arif dari Cirebon, anggota Lemhanas, ketua SPSI, Pancasila Center, MKPN, Ikatan Dokter Indonesia, dan 23 Ketua BEM seluruh Indonesia. [b]
