Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 01 Jan 2017 - 11:02:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Ini Alasan PDIP Anggap Langkah Menkominfo tak Berlebihan

33eva.jpg
Eva Kusuma Sundari (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari menilai, sikap Menkominfo Rudiantara tidak berlebihan terkait penataan media online agar memenuhi kaidah jurnalistik.

Sebab, lanjut Eva, sekarang ini media harus bijaksana untuk menjaga amanat tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Media abal-abal yang berisi fitnah dan menghasut kebencian hanya bikin bodoh dan matinya nalar," kata Eva kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (1/1/2017).

Sementara itu, Eva menjelaskan, kalau ujaran kebencian adalah salah satu pemicu lahirnya konflik dan perang. Ini mengingat, negara timur tengah seperti Suriah, Yaman, Libanon, Irak, dan Libya hancur berantakan karena adu domba yang berdampak pada perang saudara.

"Tegakan hukum untuk membangun ketertiban dan keamanan. Sayang energi terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif dan tidak membawa kemajuan," tuturnya. (icl)

tag: #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Lestari Moerdijat: Kesepakatan Dunia untuk Wujudkan Pembangunan yang Lebih Inklusif harus Didukung semua Pihak

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 10 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kesepakatan dunia untuk mendorong peningkatan pembangunan yang inklusif di sejumlah sektor harus mendapat dukungan semua pihak demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan ...
Berita

Pimpinan MPR Eddy Soeparno: Inpres Pengentasan Kemiskinan Presiden Prabowo Memastikan Tidak Ada Rakyat yang Ditinggalkan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pimpinan MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno merespons Instruksi Presiden (Inpres) 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan ...