JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kader muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia angkat bicara soal rencana pemerintah menaikkan biaya pengurusan SIM, STNK dan BPKB.

Doli menilai, kenaikkan ini bukti tidak komitmennya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampaye dulu.

"Bila kita cermati apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi hingga saat ini, sulit rasanya kita menyimpulkan adanya keselarasan ucapan, janji, dan komitmen Jokowi saat kampanye dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya," kata Doli saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).

Menurut Doli, jargon "Jokowi pemimpin rakyat" dan "pemerintahan wong cilik" tidak dapat dibuktikan secara nyata.

"Setelah tidak mampu mengendalikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, janji menurunkan harga daging yang terjangkau gagal, tarif listrik naik, kali ini diikuti juga dengan rencana kenaikan biaya kendaraan bermotor. Saya belum dapat menerima informasi yang jelas tentang apa alasan kenaikan tersebut. Tentu kenaikan itu akan menambah beban bagi rakyat kelas menengah ke bawah," terangnya.

Jangan sampai, kata Doli, kegagalan pemerintah mengelola pemerintahannya, kemudian semua beban dilimpahkan kepada masyarakat.

"Saya kira kita berharap agar DPR sebagai wakil rakyat bisa meminta penjelasan kepada pemerintah soal itu. Bila benar memang kenaikan itu hanya untuk menutupi kegagalan fiskal pemerintah dan kembali menjadi beban bagi rakyat, maka rencan kenaikan itu harus dibatalkan," tandasnya.(yn)