JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sarmuji, anggota Panja Penyertaan Modal Negara (PMN) Komisi VI DPR RI khawatir penyaluran dana PMN akan sia-sia. Pasalnya beberapa BUMN mengajukan proyeksi keuangan sekenanya dan bertahun-tahun merugi.

"Kita khawatir (BUMN seperti itu-red) jika diberikan PMN dananya akan lenyap begitu saja atau sia-sia karena masalah internalnya," ujar Sarmuji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/01/2015). Untuk itu Panja PMN akan hati-hati dan tegas saat memutuskan BUMN penerima PMN.

Dia mengungkapkan menemukan BUMN yang diusulkan menerima PMN itu membuat proyeksi keuangan sekenanya. Sehingga susah dianalisis dan dinilai kelayakannya. Ini menjadi catatan penting dan serius bagi Panja PMN saat membahas pemberian dana negara bagi BUMN.

"Belum lagi kinerja perusahaan tidak meyakinkan untuk diberikan PMN karena bertahun-tahun merugi dan belum kelihatan progres apa yang bisa dilakukan," ujar Sarmuji yang juga politisi Partai Golkar ini.

Untuk itu dia menegaskan bahwa tidak semua BUMN yang diusulkan Menteri Rini mendapat PMN layak menerima dana milik negara itu. BUMN yang bertahun-tahun merugi dan proyeksi keuangannya sekenanya itu masuk dalam kategori ini.

Sarmuji meminta kepada BUMN yang mengajukan PMN memberikan informasi yang detail tentang kondisi perusahaan, business plan, proyeksi keuangan dan informasi lain yang terkait. Tujuannya agar Panja bisa menilai secara obyektif layak tidaknya untuk mendapat PMN.

"Kita juga meminta penjelasan secara rinci benefit apa yang didapat oleh negara dan masyarakat," katanya.

Sarmuji menambahkan pemberian PMN juga harus disertai pengawasan yang ketat mengingat proses penilaian yang sangat singkat. Oleh karena itu, Komisi VI DPR akan membuat panja pengawasan PMN agar dana yang sudah disetujui digunakan secara benar, efektif dan efisien.

"Kita berharap pemberian PMN bukan saja bisa meleverage (meningkatkan-red) kapasitas BUMN, tetapi juga bisa mendorong pembangunan ekonomi," ujar anggota legislatig dari daerah pemilihan Jawa Timur VI ini.(ris)