KEBIJAKANpemerintahan Jokowi di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengucurkankan tambahan modal atau disebut PMN ( Penyertaan Modal Negara) kepada sejumlah BUMN tahun ini. Dan Jumlah dana yang disiapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tanggung-tanggung besarnya hingga mencapai Rp 74,9 triliun.
Dari daftar BUMN yang akan menerima PMN, terdapat beberapa BUMN yang sudah terdaftar di bursa saham atau sudah berstatus perusahaan terbuka (Tbk). Selain itu, ada juga BUMN yang masuk katagori premium serta BUMN yang memang akan segera gulung tikar jika tidak disuntik modal.
BUMN yang berstatus Tbk yang akan menerima PMN di antaranya PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Tentu saja ini menjadi suatu keanehan bagi masyarakat, sebab semangatnya BUMN yang dulu diprivatisasi adalah untuk mencari tambahan modal di pasar keuangan dengan melepas sebagian sahamnya.
Patut dicurigai bahwa selama ini BUMN yang berstatus terbuka yang katanya dikelola secara terbuka ternyata juga jadi bancaan sehingga mengalami kekurangan modal .seperti Bank Mandiri diduga selama 10 tahun terakhir banyak kredit macet dan fiktif sebab jika tidak ada kredit bermasalah, kalau hanya mencari dana sebesar 5,6 triliun itu gampang saja dipasar modal dengan cara right isuue (penerbitan saham baru) apalagi Bank Mandiri mempunyai aset terbesar dengan Rp 729,48 triliun dari seluruh bank nasional.
Bank Mandiri pun dalam melakukan fungsi intermediasi perbankan, tidak banyak mendukung sektor UKM, pertanian, dan perikanan, tapi lebih banyak pada sektor komsumtif seperti pembangunan apartemen, mal mewah, dan kredit korporasi .
Begitu juga BUMN yang sudah Tbk yang memohon PMN juga tidak patut dan tidak layak sebab mereka bisa fund raising di pasar modal. Apalagi, sudah banyak juga perusahaan swasta yang bergerak di sektor yang sama dengan BUMN Karya jadi tidak terlalu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Begitu juga dengan PT Antam yang sudah Tbk, mencari tambahan modal sangat mudah bisa dengan right issue atau menjual Convertible Bond dan tidak perlu PMN.
Begitu juga dengan Krakatau Stell yang sudah Tbk tidak perlu dikucurkan PMN. Jadi semua BUMN yang Tbk harus konsisten untuk tidak minta tambahan modal dari APBN .
Sementara itu, sangat layak PMN dikucurkan kepada BUMN yang ditugasi meningkatkan kedaulatan pangan di antaranya adalah Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT PNM Indonesia. BUMN yang ditugasi untuk meningkatkan kedaulatan panganpun akan banyak meyerap tenaga kerja dipedesaan jika dikucurkan PMN .
Begitu juga untuk BUMN yang punya tugas PSO (public service obligation) seperti PT Pelni, PT KAI , PT ASDP, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Merpati Nusantara Airlines . Sangat perlu untuk diberi PMN karena selain untuk peningkatan pelayanan masyarakat juga untuk tetap menjaga kedaulatan negara.
Sedangkan untuk Perumnas sangat perlu disuntik PMN untuk membangun hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu juga dengan BUMN yang mempunyai hubungan dengan pertahanan negara dan pembuatan armada transportasi seperti PT.PAL, PT DKB.PT PINDAD , PT DI harus diberikan PMN .
Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak DPR dan Menteri BUMN untuk lebih selektif dalam pengucuran APBN untuk PMN .
Selain itu juga fungsi kontrol harus diperketat dalam pengunaan PMN oleh BUMN yang menerimanya agar tidak banyak penyalahgunaan tambahan modal yang diambil dari BUMN. (b)
* FX Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu
