Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 06 Feb 2015 - 21:58:27 WIB
Bagikan Berita ini :
Anggaran Bertambah Besar

Komisi IV Makin Ketat Awasi Pemerintah

48HermanKhaeron1.jpg
Herman Khaeron, Wakil Ketua Komiis IV (Sumber foto : Mandra Pradipta/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Bertambahnya anggaran membuat DPR akan lebih ketat awasi pemerintah. Langkah ini, ujar Herman Khaeron, untuk memastikan dana APBN benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.

"Untuk kepentingan rakyat dan negara akan kita dukung program pemerintah. Namun kalau ada yang menyimpang kita akan kritisi," ujar Herman yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR di komplek parlemen, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Secara umum politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan mitra kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program kerja cukup baik. Baik perencanaan maupun target yang ingin dilakukan.

"Karena saat ini kan ruang fiskalnya cukup besar dan tambahan anggarannya cukup besar pasti ada optimisme," kata Herman saat berbincang dengan TeropongSenayan, di gedung Nusantara I DPR. Dia berharap birokrat di kementerian tersebut kerja keran mewujudkan target yang telah dipaparkan.(ris)

tag: #Herman Khaeron  #Komisi IV  #anggaran  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...