Zoom
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 26 Okt 2015 - 14:56:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggaran yang Diajukan Pemerintahan Jokowi tak Jelas, RAPBN 2016 akan Ditolak

60Rapbn-2016.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Edy Prabowo mengatakan bahwa banyak pembahasan anggaran di RAPBN 2016, khusus di Komisi IV yang belum jelas.

"Anggaran enggak jelas, kenapa misalnya, beberapa mitra kementerian Komisi IV ini banyak yang dipotong. KKP misalnya 3,5 triliun kenapa dipotong anggaran KKP. Yang jelas program untuk kepentingan masyarakat nelayan 2 triliun dipotong. Pertanian dikurangi 1,3 triliun. Kehutanan yang anggarannya sudah berkurang dipotong lagi 107 milyar. Ini langkah apa?" kata dia di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (25/10/2015).

Saat ditanya apa sikap Fraksi Gerindra terkait RAPBN 2016, Edy menegaskan bahwa fraksinya tergantung dari keseriusan pemerintah apakah akan mementingkan kepentingan rakyat atau tidak.

"Kita lihat. Kalau basis anggaran enggak memihak rakyat kita akan tolak. Sikap kita begitu, kalau anggaran tidak sesuai, arahnya enggak jelas, apalagi kepastian pemerintah enggak ada jaminan, sebenarnya sekarang berapa uang yang masuk. Penerimaan pajaknya berapa. Capaian sesuai target apa enggak, angka kemiskinan berkurang tidak.Target enggak tercapai anggaran disetujuin, itu kan aneh," tegas dia.

Selain itu, Edy juga mengaku tidak mengetahui alasan pemerintah memasukan RUU Tax Amnesty yang menjadi tarik ulur pembahasan RAPBN 2016.

Namun yang jelas kata dia, Komisi IV hanya mempertanyakan anggaran di Komisi IV.

"Enggak tahu juga. Tapi kami Komisi IV kirim surat.Kami menanyakan langsung ke Banggar kenapa ini ditunda. Tapi, kami kirim surat lagi bahwa kami minta jaminan ke pimpina Banggar enggak ada pengurangan satu sen pun di komisi kami terutama kehutanan. Tapi enggakdijawab. Makanya kita mungkin ada Raker lagi. Makanya mau kita tanya lagi ke kapoksi soal anggaran,"jelasnya. (iy)

tag: #RAPBN 2016  #anggaran pemerintah  #jokowi  #pemerintahan jokowi-jk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 79 - SOKSI
advertisement
HUT RI 79 - ADIES KADIR
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...