JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pedagang kaki lima (PKL) hanya menjual barang ke masyarakat dan tidak terkait langsung dengan sektor produksi. Dengan demikian, PKL tidak terpengaruh adanya kebijakan pemerintah melarang impor pakaian bekas. Di sisi lainnya, PKL memiliki kemampuan yang sangat cepat melakukan adaptasi terhadap perubahan dan dinamika pasar.

Oleh karena itu, APKLI mendukung sepenuhnya kebijakan Kemendag RI melarang impor pakaian bekas. Di samping dapat menyebarkan berbagai penyakit ke masyarakat, impor pakaian bekas telah sekian lama menyebabkan profesi tukang jahit, yang merupakan sumber pendapatan ekonomi dan mata pencarian rakyat kukut (gulung tikar).

Para PLK itu ada di perkotaan maupun di pelosok pedesaan di seluruh tanah air. Serbuan barang impor pakaian bekas dan pakaian jadi. Akibat lainnya adalah saha konveksi dan garmen kolaps dan nafasnya tersengal-sengal atau senen kamis.

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan terjadi kebangkitan dan revitalisasi usaha garmen dalam negeri, dan perkuat kembali profesi tukang jahit dan usaha konveksi di Indonesia. Namun demikian pemerintah juga wajib membatasi impor pakaian jadi dan komoditas lain yang merupakan hajat hidup masyarakat Indonesia.

Namun ada yang harus diluruskan dari pernyataan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, yaitu bahwa pakaian bekas baik pakaian luar maupun dalam dapat menularkan penyakit HIV/AIDS. Pernyataan itidak benar, sebab virus HIV/AIDs tidak bisa menular melalui pakaian dalam maupun luar, baik bekas maupun baru. (b)

*Ali Mahsun adalah ketua umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI)