JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menilai Bus Transjakarta hingga kini belum menjadi moda transportasi yang terintegrasi dalam konsep Transit Oriented Housing (TOH). Padahal, PT Transjakarta mendapatkan subsidi sebesar Rp 3,2 triliun.
"Yang dilakukan sejauh ini masih by project dan terkesan memaksakan, seperti bikin shelter di depan stasiun dan melakukan perluasan rute. Padahal dampaknya membunuh angkutan umum yang beririsan," jelas Triwisaksana dalam Dialog Publik Integrasi Transportasi Jakarta, di Jakarta, Senin (3/4/2017).
Dalam diskusi ini hadir pula Perwakilan pelaku usaha Shafruhan Sinungan, Koordinator Departemen Infrastruktur dan Transportasi Barisana Nusantara Achmad Izzul Waro, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas, dan Pembina OK-OCE Emir Riza Avialdi.
Triwisaksana menambahkan, PT Transjakarta tahun 2017 mendapatkan subsidi sebesar 3,2 T. Sedangkan moda transportasi angkutan umum lain yang jumlah penumpangnya lebih banyak, justru tidak mendapatkan subsidi. Seharusnya masing-masing moda transportasi mendapatkan subsidi. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan angkutan umum dengan Bus Transjakarta.
"Konsep OK-OTrip Anies-Sandi sesuai dengan model integrasi untuk mendapatkan skema subsidi yang lebih adil," jelas Juru Bicara Anies-Sandi ini.
Hal lain yang harus dibenahi adalah masalah kelembagaan untuk mengatur angkutan publik darat di Jakarta.
"Saat ini terlalu banyak pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan transportasi publik di Jakarta, yaitu Dishub, Dinas Bina Marga, PT. Transjakarta, PT. MRT, Organda, dan sebagainya. Perlu ada kelembagaan yang bisa mengkoordinasikan ini semua dalam sebuah Badan Koordinasi atau yang sejenisnya," jelas pria yang kerap disapa Bang Sani ini.
Dia menilai, dengan adanya sistem transportasi terintegrasi ini maka pengembangan angkutan umum massal dapat diprioritaskan untuk sejalan dengan pengembangan pemukiman murah untuk warga. Sebab, masyarakat dari kalangan menengah ke bawah masih menjadi mayoritas di Jakarta. Sehingga, ke depannya pembangunan perumahan murah berorientasi pada angkutan massal harus juga menjadi prioritas pemerintah.
"Kita mengenalnya dengan konsep Transit Oriented Housing, dimana pembangunan hunian vertikal murah akan berada di dekat simpul transportasi massal. Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi akan berkurang dan kemacetan pun teratasi," sambungnya.(plt)
