Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Jumat, 07 Apr 2017 - 14:08:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Mabes Polri Diminta Angkat Bicara Soal Permintaan Penundaan Sidang Ahok

21Neta-S-Pane.jpg
Neta S Pane (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ‎meminta Mabes Polri menjelaskan kebenaran dan maksud dari surat Kapolda Metro Jaya, yang meminta PN Jakarta Utara menunda sidang tuntutan Ahok.

"Mabes Polri harus segera mengklarifikasi adanya surat dari Kapolda Metro Jaya untuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang 'meminta' penuntutan Kasus Ahok ditunda pelaksanaannya," kata Neta saat dihubungi, Jumat (7/4/2017).

"IPW mendesak Mabes Polri harus mengecek kebenaran surat tersebut. Asli atau palsu. Jika benar asli dan kapolda metro benar-benar mengeluarkan surat itu. Kami sangat menyayangkannya. Sebab ini bisa dikategorikan sebagai bentuk intervensi Polda Metro Jaya terhadap pengadilan," tegasnya.

Neta menegaskan, pimpinan Polri harus segera menegur langkah ceroboh Kapolda Metro Jaya tersebut. Menurutnya, perilaku Kapolda itu tidak bisa dibiarkan.

"Pimpinan Polri harus menegur yang bersangkutan. Komisi III DPR sebagai lembaga yang mengawasi Polri dan pengadilan harus melakukan protes dan segera memanggil Kapolri untuk klarifikasi," tuturnya.(yn)

tag: #ahok  #penistaan-agama  #polda-metro-jaya  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
RAMADHAN 2025 H ABDUL WACHID
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
RAMADHAN 2025 M HAEKAL
advertisement
RAMADHAN 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

OSO Terpilih Ketum Kushin Ryu Karete Indonesia

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 17 Mar 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih menjadi Ketua Umum Kushin Ryu M Karate Do Indonesia (KKI) periode 2025-2029. Para pengurus daerah memilih OSO secara aklamasi, dalam ...
Berita

Komisi IV DPR Ingatkan Pemda: Pantai Jangan Dikuasai Swasta, Tetap Jaga Lingkungan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi penggunaan ruang laut dan pesisir. Khususnya ...