JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menyesalkan sikap Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki Moon yang meminta pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan hukuman mati bagi gembong narkoba.

Ia menilai, permintaan Ban Ki Moon tersebut bertendensi memihak negara-negara maju anggota PBB yang warganya menjadi salah satu calon yang akan dieksekusi mati pemerintah Indonesia. ‎

‎"Permintaan Ban Ki Moon sungguh disayangkan karena kecenderungan melakukan intervensi dan membela negara-negara maju di PBB," kata Hikmahanto di Jakarta, Senin (16/2/2015‎).

Justru sebaliknya, ucap Hikmahanto, mengapa Ban Ki Moon bungkam saat warga negara Indonesia menjadi salah satu terpidana mati di luar negeri.‎

‎"Dimanakah suara Ban Ki Moon ketika Ruyati harus menjalani hukuman mati di Arab Saudi? Apakah karena Ruyati berkewarganegaraan Indonesia, dan Indonesia bukan negara maju sehingga suara Ban Ki Moon absen?," kesalnya.

Ruyati merupakan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang dihukum pancung oleh pemerintah setempat pada Sabtu 18 Juni 2011 silam, lantaran dituduh membunuh seorang wanita Saudi.

Lebih lanjut, Hikmahanto mempertanyakan kesadaran Ban Ki Moon terhadap bahaya Narkoba. Semestinya, kata dia, sebagai pemimpin besar dunia Ban Ki Moon memiliki empati terhadap korban narkoba. "Mengapa beliau justru berempati pada pelaku tetapi tidak kepada korban (narkoba)," ungkap dia.

Pun demikian, Hikmahanto mengatakan bahwa hukuman mati tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia saja. Ia mengatakan bukankah di belahan negara lain juga melaksanakan kebijakan yang sama.‎ ‎ ‎"Lalu bagaimana dengan AS yang di sejumlah negara bagian masih mengenal hukuman mati, juga Malaysia, Singapura dan Arab Saudi?‎. Apakah pernyataan Ban Ki Moon tidak tendensius dan merendahkan martabat dan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Seperti diketahui, Sekjen PBB Ban Ki-Moon menyurati Indonesia dan menelepon Menteri Luar Negeri Indonesia agar tidak melanjutkan kebijakan hukuman mati bagi narapidana mafia narkoba. Padahal, PBB sendiri menggalakkan program agar negara-negara anggotanya melakukan kampanye anti-narkoba.(yn)