JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPR melalui Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat 'perseteruan panas' dengan KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun angkat bicara.

Menurut JK, 'perseteruan' DPR dengan KPK yang terjadi saat ini lantaran masing-masing tengan menjalankan tugasnya.

"Tidak ada masalah. Saya kira masing masing menjalankan tugasnya dengan baik," kata JK usai menghadiri acara buka bersama Presiden dengan anggota Polri di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (20/6/2017).

JK mengatakan, DPR dalam tugasnya memiliki hak, yakni hak angket. Sementara KPK menjalankan undang-undang yang dibikin DPR.

"Bahwa ada evaluasi, setiap lembaga yang sudah berjalan perlu terus menerus dievaluasi," kata Jusuf Kalla.

Politikus senior Partai Golkat itu mengatakan, yang membuat UU itu DPR, dan jika wakil rakyat ini mengevaluasi UU yang dibuatnya, tidak berarti mengurangi haknya.

"Mungkin ada hal yang lebih tinggi disesuaikan, itu hak DPR dari sisi pembuat UU. Pemerintah tentu menjaga tujuan utamanya pemberantasan korupsi tetap jalan tapi evaluasi perlu dilakukan," katanya.

"Evaluasi UU, DPR kan berhak membikin UU, mengevaluasi UU itu hak DPR dan pemerintah. Silakan tapi itu bukan berarti melemahkan KPK," tambahnya.

Perseteruan antara DPR dan KPK bermula saat Pansus meminta agar lembaga antirasuah itu menghadirkan tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus e-KTP, Miryam S Haryani ke hadapan Pansus.

Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh KPK dengan alasan Miryam tengah menjalani proses hukum dan akan segera disidang.(yn/ant)