JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Para pelaku usaha menyambut baik keinginan pemerintah pusat yang ingin memindahkan ibukota dari Jakarta yang sudah sangat sumpet itu. Kendati demikian rencana pemindahan itu harus melalui kajian yang matang dan komprehensif dari berbagai aspek.
Setidaknya ada enam aspek kajian yang diusulkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia [Hippi] DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Keenam aspek itu adalah segi tata kota, infrastuktur, geografis, pembiayaan, ekonomi, dan hukum.
‘’Kita pelaku usaha berharap dalam penyusunan kajian ini dapat melibatkan pelaku usaha sehingga kita dapat memberikan masukan,saran, dan pandangan dari sisi pengusaha,’’ kata Sarman. Dengan demikian, hasil kajian ini bukan semata-mata hanya dari sisi kepentingan pemerintah saja, tapi juga dapat merespons kepentingan pengusaha.
Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah membuat kajian untuk merealisasikan pemndahan Ibukota Negara dari Jakarta. Diperkirakan tahun 2018 langkah teknis akan dimulai untuk memproses perpindahan tersebut.
Sudah 54 tahun Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan ibukota Negara. Jakarta juga dikukuhkan sebagai pusat perdagangan,pusat investasi, pusat pariwisata, serta julukannya lainnya. Jakarta dengan kondisi sekarang memang tidak luput dari berbagai permasalahan seperti kemacetan,banjir,kepadatan penduduk,ketimpangan sosial dan arus urbanisasi yang sulit diatasi akibat animo mengadu nasib ke Jakarta tetap tinggi.
‘’Kita dari pelaku usaha mendukung dan memberikan apresiasi kepada pemerintahan atas keseriusan untuk memindahkan pusat pemerintahan/ibukota dari Jakarta ke lokasi/daerah lain,’’ kata Sarman yang juga wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri [Kadin] DKI Jakarta.
Yang penting, kata Sarman, adalah pemindahan pusat pemerintahan dan ibukota itu tidak menimbulkan masalah baru, tapi justru dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke termasuk pelaku usaha.
Hippi DKI mengusulkan, Pemerintah dapat mempertimbangkan pusat pemerintahan dan ibukota yang baru tidak jauh dari kota Jakarta. Terlalu riskan jika keluar Jawa apalagi wacana ke Kalimantan Tengah. Jika pertimbangan di Kalteng bebas dari gempa,di sisi lain kondisi tanahnya adalah gambut yang tidak memungkinkan adanya bangunan gedung yang tinggi.
‘’Alternatifnya ke wilayah Jonggol-Cariau, Bekasi, Karawang, Purwakarta, atau mungkin Banten,’’ tutur Sarman lagi. Pertimbangannya, lahan masih cukup tersedia dan dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi ke pusat pemerintahan/ibukota.
Menurut Sarman, ada baiknya Indonesia melihat Malaysia yang kini mempunyai pusat pemerintahan di Putra Jaya yang hanya berjarak 25 km dari ibukota lama, yaitu Kuala Lumpur. Kini, Kuala Lumpur menjadi pusat bisnis. Dengan jarak yang tak terlalu jauh, dari sisi efisiensi biaya dapat ditekan dan mengurangi biaya bagi pelaku usaha. [b]
