JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), utang pemerintah Indonesia bertambang Rp 1.000 triliun. Saat ini posisi utang mencapai Rp 3.672,33 triliun hingga Mei 2017.

Namun, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melihat jumlah tersebut masih dalam posisi aman. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih 27,5%.

Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Thailand yang jumlah utangnya sudah 40% dari PDB, Amerika Serikat (AS) yang mencapai 100% PDB, atau Jepang yang sudah 200% dari PDB, rasio utang Indonesia masih tergolong kecil.

"Kita punya utang masih tergolong sangat kecil dibanding negara lain, 27,5% dibanding PDB," kata Luhut, dalam pembukaan Kongres Teknologi Nasional di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ia menambahkan, utang-utang yang diambil pemerintah digunakan untuk sektor produktif, mayoritas untuk proyek infrastruktur. Luhut mencontohkan, utang untuk proyek Light Rail Transit (LRT) yang diyakini bakal terbayar karena proyek infrastruktur itu menghasilkan uang juga.

"Semua pinjaman kita return-nya bagus, misalnya LRT, itu dia bisa bayar sendiri. IRR-nya (Internal Rate Return) bisa 12%, bisa menservis dirinya sendiri, bayar pakai cash flow-nya sendiri," ucapnya.

Ia menambahkan, utang adalah hal yang wajar dalam pembangunan. Tak semua proyek bisa didanai sendiri oleh negara, harus ada utang. Sama saja seperti pengusaha yang butuh utang untuk memperbesar usaha.

"Sekarang pertanyaannya, utang itu perlu enggak? Kalau anda pedagang, bisa enggak semua pakai equity?," tukasnya.(yn)