JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid menilai, pemerintah otoriter dengan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Sangat prihatin dimulainya langkah otoriter oleh sebuah pemerintah Indonesia di era reformasi dan demokrasi tapi masih melakukan langkah persis seperti langkah pemerintah Indonesia 60 tahun yang lalu, yakni di akhir orde lama dan awal orde baru," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Sodik mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pemicu langkah otoriter pemerintah.

"Pembiaran Perppu apalagi diperkuat menjadi UU merupakan sebuah set back pembangunan demokrasi di Indonesia yang sudah dibangun dengan susah dan dengan segala pengorbanan. Perpu ini akan memakan korban-korban selanjutnya yakni kelompok kelonpok kritis khususnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah," katanya.

Wakil Komisi VIII DPR RI ini menyarankan ormas korban Perppu untuk menempuh langkah hukum guna memperjuangkan dan membela haknya.(yn)