JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mencurigai penempatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Istana sebagai upaya penghilangan jejak korupsi Ahok-Djarot.

Sebab, berdasarkan data yang dimiliki Amir, Heru yang menjabat kepala BPKD (sebelumnya kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sangat mengetahui sepak terjang Ahok dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.

"Sejumlah kasus itu diantaranya skandal RS Sumber Waras, Transjakarta, Rusun Cengkareng Barat, CSR dan lainnya," kata Amir Hamzah di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menurut Amir, sekarang hanya tinggal menunggu keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses Ahok. Salah satu pintu masuknya adalah memintai keterangan Heru.

"Kalau KPK berani menetapkan Setya Novanto tersangka, KPK mestinya juga bernyali mengusut dugaan korupsi Ahok," ujar Amir.

Apalagi saat Djarot Saiful Hidayat masih menjabat wakil gubernur DKI, dia pernah membuat pernyataan bahwa skandal pembelian lahan Cengkareng Barat lebih dahsyat dari RS Sumber Waras.

Diketahui, sebelumnya Heru hampir digandeng Ahok untuk jadi calon Wakil Gubernur DKI. Kala itu Ahok dan Heru berniat maju lewat jalur independen dengan mengumpulkan dukungan 1 juta KTP lewat relawan Teman Ahok.

Namun akhirnya Ahok maju lewat partai politik sehingga bergandengan lagi dengan Djarot. Heru pun pernah berkata bilamana Ahok tak jadi Gubernur DKI, dia akan berhenti dari jabatannya. (icl)