Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Selasa, 24 Feb 2015 - 22:01:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Ini Kritik Mantan Ketua DPD Terhadap Bekas Lembaganya

9Logo DPD (dpd) 2.jpg
Logo DPD (Sumber foto : dpd.go.id)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menyayangkan lembaga DPD tidak dapat menunjukkan peran dan fungsinya dalam proses pembangunan pemerintahan di Indonesia.

Semestinya, lanjut Laode, DPD mampu menjadi ornamen yang dapat menyempurnakan peran MPR dan DPR.

"Sejauh ini kita diskusi disana, mana ada anggota yang hadir?," kata Laode dalam diskusi ‎ dalam diskusi "Elit Terhukum dengan Rekayasa Hukum di Negara Hukum" di gedung Cawang Kencana, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Menurut Laode, jika DPD tidak belum mampu menunjukkan perannya justru akan berakibat pada pembuangan anggaran negara.

"Kalau tidak bisa jadi ornamen yang dapat menunjukkan perannya kan buang-buang duit. Mending dibubarkan saja. Karena saya tidak melihat signifikansi peran dari DPD ini," ujarnya.

Laode menjelaskan bahwa saat dirinya menjabat Ketua DPD, ia berupaya mendorong bagaimana lembaga DPD dapat menjadi gerakan perubahan yang bisa mewakili kebutuhan negara.

Semestinya, ucap dia, DPD menunjukkan eksistensi kelembagaannya di saat DPR dan MPR bergeming ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lumpuh. ‎ "Ini parlemen baru, saat ini menyatu dalam sejarah politik di Indonesia.‎ Solid bersatu tidak bela KPK," sindirnya.(yn)

tag: #DPD  #Laode Ida  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...