JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kapolri Jenderal Tito Karnavian menganggap, isu Rohingya di Myanmar tidak lagi murni mengangkat sisi kemanusiaan. Namun, hal tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu untuk menyerang pemerintahan Joko Widodo.

Menangapi hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia termasuk lamban dalam mengatasi persoalan di Myanmar. Sehingga, kata dia, wajar jika ada kritik yang dialamatkan kepada pemerintah.

"Menurut saya isu ini kan memang isu yang nyata. Kalau misalnya ada kritik kepada pemerintah dianggap lamban atau tak merepresentasikan saya ikut mengkritik kok. Kita ikut mengkritik karena reaksi kita termasuk yang lamban," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Kedua, lanjut Fadli, pemerintah tidak menunjukkan bahwa negara pemimpin di ASEAN, negara Muslim terbesar di dunia, tidak menunjukkan itu.

"Kita seperti negara lain saja, business as usual, saya kira wajar," katanya.

Harusnya, kata politikus Gerindra ini, kritik itu dijadikan introspeksi dan masukan agar bisa merespons lebih cepat dan sesuai dengan semangat politik luar negeri yang bebas dan aktif tapi lebih proaktif.

Di masa lalu, lanjut Fadli, bahkan dalam konflik yang terjadi di Mindanao Selatan, antara MLNF dengan pemerintah Filipina Indonesia jadi mediator, bahkan mendatangkan tentara ke sana sebagai pihak joint opperation buat mediasi pihak MLNF dengan pihak pemerintah Filipina.

"Sekarang jangan hanya imbauan saja dong. Sekarang imbauan, kemudian mengklaim membantu membuat sekolah atau rumah sakit padahal itu kerjaan dari civil society," tandasnya.(yn)