JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai sikap Pemerintah yang tidak tegas terhadap keberadaan PKI di Indonesia menjadi pemicu maraknya isu PKI terus bergulir.

"Ya pertama pihak pemerintah harus secara objektif memberikan sikap ya, tentang PKI dan seluruh kegiatannya. Itu sikap pemerintah dulu. Dari fakta sejarah, dan tentu saja dari konstitusi. Jadi kontroversi atau ribut-ribut ini jadi makin rame kalau pemerintah tidak bersikap tegas," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Kedua, kata Sodik, PKI itu muncul ketika pemerintah berpihak. Ia mencontohkan saat pemerintahan Bung Karno yang saat itu berpihak kepada PKI. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali.

"Soal rekonsiliasi itu sangat diharapkan, tapi rekonsiliasinya atas dasar kebenaran. Jangan sampai, mohon maaf nih, pihak komunis yang secara fakta sejarah mengkudeta kok, tapi dia yang menuntut kepada pemerintah dan bangsa minta maaf. Ya rekonsiliasi ada harus berdasarkan fakta sejarah. Jika tidak bisa dilaksanakan, oke tanpa ada maaf-maafan. Karena merasa benar semua," katanya.

Wakil Komisi VIII DPR RI ini mengatakan, rekonsiliasi lah dalam bentuk komitmen terhadap empat pilar bangsa.

"Rekonsiliasi diperlukan, maaf-maafan diperlukan atas dasar fakta sejarah dan dasar konstitusi. Kalau tidak ya sudah, tanpa ada maaf-maafan. Langsung saja kerukunan," tandasnya. (icl)