JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyesalkan pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang melempar isu soal 5.000 senjata.
Pernyataan itu, kata TB, seharusnya dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), agar tidak menimbulkan keresahan di publik.
"Pejabat negara itu (Panglima TNI) harus paham betul aturan perundang-undangan. Juga soal prosedur dan termasuk di dalamnya etika. Prosedurnya kalau ada informasi seperti itu (5.000 senjata api) diskusikan saja dengan instansi terkait, telepon atau dipanggil. Kalau itu sulit dicapai. Lapor Kemenkopolhukam. Jika masih sulit juga lapor langsung pada bapak Presiden. Pasti bapak Presiden akan melakukan upaya-upaya," ujar TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pernyataan Gatot menunjukkan tidak ada etika dalam proses ketatanegaraan, karena info 5.000 senjata api ilegal itu merupakan isu sangat sensitif yang harus dikoordinasikan dengan lembaga negara lainnya.
Saat ditanya adanya anggapan bahwa pernyataan Panglima TNI tersebut bernuansa politis jelang Pilpres 2019, TB enggan menanggapinya.
"Begini, pendekatan saya buat hukum kemudian juga pendekatan yang namanya etika dan prosedur. Ini tidak sesuai, menurut hemat saya semua orang berhak mencalonkan presiden tapi ikuti aturan perundang-undangan," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan tentang pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu impor 5.000 senjata ilegal. Wiranto membantah isu tersebut.
Dia menjelaskan, informasi yang benar yaitu pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.
"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9).
Menurut Wiranto, informasi dari Panglima TNI tentang institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI, tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan.
"Soal informasi institusi yang akan beli 5.000 pucuk senjata, itu sudah bergulir di masyarakat, dan menimbulkan polemik," katanya.(yn)
