Berita
Oleh syamsul bachtiar pada hari Selasa, 24 Okt 2017 - 14:48:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Berseberangan dengan Golkar, Titiek Soeharto Tolak Perppu Ormas

91TitiekSoeharto.jpg
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Siti Hediati Haryadi (Titiek Soeharto) (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Siti Hediati Haryadi (Titiek Soeharto) mengaku tidak sepakat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang ormas yang kini dibahas di Paripurna DPR RI.

"Jelas saya secara pribadi menolak Perppu itu. Saya tidak sepakat ya," kata putri Presiden ke-2 RISoeharto itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurutnya, Perppu tersebut dapat menggerus suara Golkar ke depan.

"Elektabilitas Golkar bisa terpengaruh nantinya," ujar Titiek.

Selain itu, Titiek juga mengaku aneh atas kehadiran Perppu Ormas.

"Dulu katanya zaman Orba Perppu itu otoriter. Lha sekarang kok mereka begitu. Seperti nelan ludah sendiri dong kalau begitu namanya," sindir Titiek.

Seperti diketahui, Fraksi Partai Golkar merupakan salah satu fraksi yang mendukung Perppu Ormas. Selain Golkar, fraksi yang mendukung adalah PDIP, Nasdem, dan Hanura.(plt)

tag: #ormas  #titiek-soeharto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
RAMADHAN 2025 H ABDUL WACHID
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
RAMADHAN 2025 M HAEKAL
advertisement
RAMADHAN 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

OSO Terpilih Ketum Kushin Ryu Karete Indonesia

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 17 Mar 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih menjadi Ketua Umum Kushin Ryu M Karate Do Indonesia (KKI) periode 2025-2029. Para pengurus daerah memilih OSO secara aklamasi, dalam ...
Berita

Komisi IV DPR Ingatkan Pemda: Pantai Jangan Dikuasai Swasta, Tetap Jaga Lingkungan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi penggunaan ruang laut dan pesisir. Khususnya ...