JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian rupanya tak patah arang meski Densus Tipikor yang digagasnya belum disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Dia hanya mengingatkan soal ancaman terjadinya korupsi di tanah air saat ini tengah massif, sehingga tak cukup hanya KPK yang menanganinya.

Menurut Tito, saat ini korupsi terjadi sangat massif, bahkan upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK melalui OTT-nya terkesan sia-sia.

''Bahkan saya udah sampaikan di ratas, kalau saya mau mengaktifkan penanganan korupsi ini, ini mungkin OTT-nya. Penangkapan bisa kita laksanakan tiap 2-3 hari sekali. Contohnya saja satgas pangan 2 bulan saja 322 perkara. Ya kan? Kartel-kartel. Kemudian kita lihat satgas saber pungli dalam setahun 1.100 perkara. Gampang, karena yang korupsi juga banyak ini," kata Tito di STIK, Jalan Tiryatasa, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Menurut Tito, kesuksesan memberantas korupsi bukan diitung dari jumlah penangkapan, melainkan dari pencegahan sehingga koruptor jangan sampai masuk penjara karena berbuat kejahatan.

''Artinya pencegahan sangat penting, memperbaiki sistem sangat penting. Itu yang harus masif. Jangan dibalik jadi put them into the jail. Jangan tangkap sebanyak-banyaknya masuk ke dalam penjara. Ini justru bisa membuat terjadinya ketakutan dalam birokrasi," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan menunda rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.
"Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, seusai rapat. (aim)