JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-DPR terlihat tak mau buru-buru melakukan fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Karena itu Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan membahas terlebih dulu surat Presiden Jokowi. "Kita agendakan rapat konsultasi dengan Presiden terkait penjelasan pergantian kandidiat Kapolri," kata Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Menurut Fadli, rapat konsultasi dengan presiden perlu digelar guna menentukan tujuan pergantian calon Kapolri secara jelas. Masalahnya, putusan sidang Praperadilan menyebutkan Komjen Pol Budi Gunawan tidak bersalah atas kasus rekening gendut. Sehingga fraksi-fraksi di DPR mempunyai satu pandangan yang sama. "Kita harus bahas surat Presiden di Bamus, bagaimana sikap fraksi, meskipun usulannya ada yang meminta mnreima," jelasnya.

Seperti diketahui Presiden Jokowi batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena melihat situasi politik yang genting, meskipun Budi Gunawan sudah menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Setelah politik mereda, presiden kemudian mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri yaitu Komjen Pol Badroedin Haiti.

Kisruh tersebut menimbulkan perseteruan panjang antara KPK dengan Polri jilid III. Di mana Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Lalu, tidak lama kemudian Bareskrim juga menetapkan tersangka kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. (ec)