JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai ada upaya pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mengacak-acak Koalisi Merah Putih (KMP). Seperti halnya kasus Golkar dan PPP yang di buat persoalannya semakin rumit.

"Ini usaha ajaib pemerintah mendapatkan dukungan dari Parpol, sebuah cara yang kelak membuat kita kembali ke masa saat Parpol tidak punya suara karena dibentuk dan tunduk pada pemerintah," kata Hendri pada TeropongSenayan, Selasa (24/03/2015).

Menurut Hendri, jika sistuasi seperi ini terus berlanjut maka pemerintah merugikan rakyat. "Sudah jelas pemerintah merugikan rakyat, terlalu sibuk dengan urusan Politik tidak memikirkan rakyat," katanya.

Kendati demikian Hendri mengatakan keputusan Menkumham atas Surat Keputusan (SK) kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono di mata rakyat sudah selesai.

"Kalau buat Rakyat sih sudah selesai karena pemerintah sudah memutuskan, tetapi dari sisi hukum belum sah karena masih ada proses hukum yang berjalan," kata Hendri.

Kata Hendri, permasalah di Golkar akan semakin rumit jika keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berbeda dengan pemerintah.

"Ini akan semakin rumit jika pengadilan berbeda dengan keputusan pemerintah," pungkasnya.(al)