JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna perdana tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018). Sidang pertama ini membahas Program dan Kegiatan pemerintah tahun 2018.
Dalam pidatonya, Jokowi berterimakasih kepada jajaran anggota Kabinet Kerja yang telah bekerja keras pada tahun 2017 lalu.
"Dan tahun ini walaupun 2018 adalah tahun politik, sekali lagi saya ingin ulangi saya minta fokus bekerja terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, menurunkan angka kemiskinan," kata Jokowi.
Menurut dia, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia semakin tinggi karena melihat kinerja pemerintah dalam reformasi perizinan, membuat regulasi serta perbaikan dalam kemudahan berusaha. Bahkan, lanjut dia, fitch rating (lembaga pemeringkat utang) mengumumkan peningkatan peringkat Indonesia dari sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil.
"Faktor utama yang memicunya adalah upaya Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan ekonominya menghadapi goncangan, terutama goncangan eksternal dan kita secara konsisten terus bisa menjaga stabilitas itu. Dan apa yang sudah kita kerjakan tahun lalu, harus terus diperbaiki tahun 2018 ini," ujar dia.
Berdasarkan laporan yang ia terima dari Badan Pusat Statistik, pada September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, hal ini turun 0,52 persen jika dibandingkan pada Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang. Dan hal itu dianggap juga berkurang dibanding September 2015 yaitu 11,13 persen dan 10,70 pada September 2016.
"Tapi kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan," kata dia.
Oleh sebab itu, dia meminta jajarannya untuk angka inflasi, stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan. Kemudian program rencana strategis, program pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain itu, dia juga memerintahkan program cash for work baik melalui skema dana desa atau melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera dijalankan.
"Saya juga mendapat laporan dari Menkeu bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini, dan seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program program cash for work," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin memberikan perhatian pada peningkataaan investasi sumber daya manusia, karena dari 250 juta penduduk Indonesia, 60 persen diantaranya adalah anak muda. Bonus demografi harus digunakan sebagai kekuatan dan peluang melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah mulai dijalankan sejak 2017 lalu.
"Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja kita agar menjadi tenaga kerja yang terlatih, terampil, agar terserap semuanya ke dalam industri-industri," ujar dia.
Dia menambahkan, keahlian dan keterampilan yang diajarkan di selokah-sekolah bokasi harus benar benar tersambung dengan dunia kerja dan kebutuhan industri. Menurut dia, calon tenaga kerja saat ini mayoritas masih berpendidikan rendah seperti lulusan SD dan SMP. Maka dari itu, dia meminta kemampuan calon tenaga kerja Indonesia harus diupgrade, diperbaiki dan ditingkatkan kompetensinya melalui program pelatihan kerja, pemagangan program sertifikasi.
"Terakhir saya ingatkan, karena DIPA sudah saya serahkan di akhir 2017, saya minta seluruh Kementerian dan Lembaga segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. Sekali lagi saya ingin mengulangi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama yang rutinitas, yang monoton, yang business as usual harus kita buang," kata dia. (aim)
