Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 16 Agu 2016 - 16:07:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Angkat Archandra, Gerindra Tegaskan Jokowi Melanggar Konstitusi

29Jokowi-(indra).jpg
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Meski Archandra Tahar sudah diberhentikan Presiden Joko Widodo sebagai menteri ESDM, namun hal tersebut tetap menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai, dengan pemberhentian tersebut dapat diartikan bahwa Jokowi pernah mengangkat menteri berkewarganegaraan asing, yang hal itu melanggar konstitusi.

"Artinya juga produk hukum dari Archandra Tahar selama jadi Menteri dianggap tidak sah, seperti misalnya memperpanjang izin ekspor konsentrat PT Freeport," kata Ferry saat dihubungi, Selasa (16/8/2016).

Seharusnya, lanjut Ferry, yang dilakukan Jokowi itu adalah pembatalan SK pengangkatan Archandra Tahar sebagai menteri.

"Sehingga harus dianggap tidak pernah ada menteri bernama Archandra Tahar dan semua produk hukum dari Archandra Tahar juga otomatis dianggap tidak pernah ada," paparnya.

Namun, Ferry melihat orang nomor satu di Tanah Air itu tidak mempunyai niat yang sungguh-sungguh dalam menjaga UU, sehingga SK pemberhentian diubah kembali menjadi SK pembatalan.

"Maka tetap dapat dikatakan Jokowi sudah melakukan tindakan tercela. Masalah ini kesalahan fatal Presiden Jokowi. Karenanya rakyat sangat berhak untuk mempersoalkan masalah sepenting ini, karena bertentangan dengan undang-undang pejabat negara," pungkasnya.(yn)

tag: #jokowi  #jokowi-langgar-uu  #menteri-esdm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...