JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Masalah keamanan dinilai bakal menjadi ancaman alias momok yang menakutkan terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2015. Pasalnya potensi konflik horisontal di daerah-daerah penyelenggara Pilkada sangat besar. "Sebelumya, ada Pilkada tidak serentak di beberapa daerah, itu konflik terjadi. Nah, ini apalagi besok kalau Pilkada serentak Desember 2015 nanti," kata Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto dalam diskusi 'Siapkah Pilkada Serentak' di Jakarta, Sabtu (28/03/2015).

Lebih jauh Didik mengungkapkan kesiapan Polri mengamankan daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada menjadi kunci untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Menurut Didik, pada pelaksanaan Pilkada serentak akhir 2015 ini Polri perlu meminta bantuan TNI guna menjaga keamanan di berbagai daerah. "Jadi potensi konfliknya, kalau kita bicara Sumatera itu ada di Bengkulu. Di Jawa ada Madura, Sulawesi itu di Sulawesi Tengah, lalu ada Maluku Utara, Maluku, NTT dan Papua.

Karena itu, lanjut Didik, sejak dini Polri tidak perlu malu untuk minta bantuan kepada TNI mulai sekarang. "Bayangkan kalau besok Pilkada serentak di Papua, lalu misalnya terjadi konflik. Maka Polres dibantu Polda saja tidak cukup," ujarnya.

Strateginya, imbuh Didik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada mulai sounding kepada Polri untuk berkoordinasi dengan TNI guna mengamankan Pilkada serentak. "Seharusnya mulai saat ini pihak KPU mulai minta bantuan ke TNI untuk kesuksesan Pilkada," pungkasnya. (ec)