JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) menilai baru sebagian kecil daerah mampu menunjukkan kinerja pembangunan. Realitasnya pembangunan di daerah belum menampakkan kemajuan yang berarti, terutama peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Menurut Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, ada dua hal ini tidak bisa dilepaskan dari pembangunan daerah, yakni kualitas kepemimpinan daerah dan porsi anggaran negara belum berpihak pada daerah. "Karena itu DPD mendorong pembangunan di daerah dengan cara penguatan dari sisi kebijakan desentralisasi," katanya dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (8/4/2015)

Selain itu, kata senator asal NTB, DPD juga memperjuangkan penguatan kualitas kepememimpinan daerah dan mendorong pembagian porsi anggaran yang lebih besar dan proporsional untuk daerah.

Lebih jauh Doktor lulusan University of Florida ini mengakui belum banyak kepala daerah yang memiliki kualifikasi pemimpin yang punya visi, inovasi, dan kreativitas. "Kualitas pemimpin daerah tentu tidak dapat dipisahkan dari proses sejak penjaringan (seleksi) bakal calon, pencalonan, hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung melalui pilkada," terang dia lagi.

Menurut Farouk, DPD menemukan fenomena memprihantikan dalam proses pilkada. Karena terjadi banyak permasalahan, mengingat dalam kompetisi Pilkada pemilihan pemimpin daerah hanya berbasis kepada calon yang lebih menonjolkan sisi popularitas. "Bahkan modalitas (uang) daripada kapabilitas dan kualitas, intrik politik dalam proses pencalonan, berbagai kecurangan dalam proses pemilihan mulai dari money politics, politisasi birokrasi, dan lain sebagainya," imbuhnya. (ec)