JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Meski keberadaan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada lima orang dan saat ini lengkap, namun peran lembaga anti rasuah ini tidak sehebat dulu.
Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dimana KPK sudah tak seperkasa dulu, maka Polri dan Kejaksaan harus dikuatkan. "Polri dan Kejaksaan perlu melakukan peran-peran "galak terhadap korupsi" seperti yang dulu dilakukan oleh KPK. Rakyat senang itu," katanya dalam serangkaian akun twitternya @mohmahfudmd, Kamis (9/4/2015).
Mahfud yakin Polri dan Kejaksaan pasti bisa melakukan apa yang dulu disenangi rakyat dari KPK, galak dan tanpa kompromi terhadap koruptor. "Polri dan Kejaksaan harus tegas dan garang terhadap korupsi tapi disertai dengan profesionalitas dan bersih dari kepentingan politik," tegas dia.
Guru besar Fakultas Hukum UII, jangan ada orang dikorupsikan karena pesanan politik atau karena kepentingan politik tertentu. Itu yang diharap dari Polri & Kejaksaan. Sejarah lahirnya KPK, karena Polri & Kejaksaan dulu tidak optimal dalam penegakan hukum. Sekarang ada momentum untuk memperbaiki itu. "Jika Polri & Kejaksaan bisa lebih optimal, mengambil alih peran-peran "galak & tegas" seperti KPK dulu, image & dukungan akan berubah," paparnya.
Menurut Mahfud, jika Polri dan Kejaksaan bisa lebih optimal sesuai konstitusi maka sifat kesementaraan (ad hoc) KPK tak perlu diperdebatkan. Jadi, inilah momentum bagi Polri dan Kejaksaan untuk melakukan penguatan sebagai institusi penegak hukum bermandat konstitusi. "Jika Polri dan Kejaksaan bisa ambil peran galak dan tak berkompromi terhadap koruptor (seperti KPK dulu) maka rakyat akan menyenanginya," imbuhnya.
Lebih Menhan era Presiden Gus Dur ini membeberkan soal KPK usai menengok Anas Urbaningrum di KPK. "Alhamdulillah, adik saya ini sehat dan tetap berbicara tenang seperti biasanya," tuturnya sambil menjelaskan dirinya bersama Akbar Tandjung bertemu dengan dengan Sutan Batoegana, Bas Saebu, dan KH Fuad Amin Imron. Dirinya berempati pada apa yang mereka rasakan. Namun tak mendiskusikan kasus, tapi berbicara hal-hal umum tentang penegakan hukum. (ec)
