JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kasus tertangkapnya anggota DPR Adriansyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandakan tata kelola keuangan partai politik yang bersangkutan juga belum beres.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Pemantan Parlemen (Formappi) Lucius Karus, selama partai politik tersebut jujur dan terbuka dalam pengelolaan keuangan partai maka tanggung jawab kader akan semakin mudah dan ringan. "Nah, yang terjadi saat parpol tidak dikelola dengan manajemen transparan. Sehingga tidak jelas bagaimana operasional keuangannya," terangnya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Kalau mau lihat partai itu bagus atau tidak, lanjut Lucius lagi, teliti saja bagaimana pola rekrutmen kadernya. "Mekanisme rekrutmen sembarangan, maka akan berpengaruh pada parpol tersebut. Pola ini yang masih ada hampir di semua parpol. Jadi tidak heran, kalau keduanya saling merusak atau dirusak dengan cara memainkan anggaran negara," jelas dia lagi.

Diakui Lucius, partai politik kotor hanya bisa hidup dan bertahan dari cara memainkan APBN. Mereka tidak akan mampu mandiri. Karena baik kader maupun parpolnya saling melindungi dan menghidupi. "Kini saatnya parpol membersihkan diri," ucapnya.

Karena itu, sambung Lucius, meski Perpres kenaikan uang muka pembelian mobil pejabat negara sudah dibatalkan tetap saja tak mampu menekan korupsi. "Masalahnya anggaran pembelian mobil itu sudah dianggarkan. Jadi kemungkinan besar akan dialihkan dengan cara-cara menaikkan dana transportasi pejabat," imbuhnya. (ec)