Berita
Oleh Amelinda Zaneta pada hari Sabtu, 16 Jun 2018 - 08:16:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Kata Bamsoet, Zero Presidential Threshold Justru Picu Kegaduhan

37bamsoet8.jpg
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Sumber foto : ist)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold nol persen justru akan memicu kegaduhan.

Bamsoet menyatakan hal itu menanggapi gugatan akademisi Rocky Gerung bersama 11 tokoh politik terhadap ketentuan presidential threshold 20 persen. Gugatan judicial review diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya tidak bisa bayangkan, bila MK memutuskan Zero president treshold, maka kegaduhan-kegaduhan akan timbul,” ujar Bamsoet di Rumah Dinasnya, Widia Chandra III, Jakarta Selatan, Jumat (15/6/2018).

Dia berharap ketentuan dalam UU Pemilu yang telah dibahas dan disahkan oleh DPR itu diikuti semua pihak.

“Apa yang sudah diputuskan oleh DPR dan pemerintah itulah yang harusnya kita lakukan untuk meminimize kegaduhan,” tegasnya.

Meski demikian, dia menyatakan, akan menerima segala keputusan yang akan dikeluarkan oleh MK.

“Tapi saran saya apapun keputusan MK kita harus hormati. Saya yakin MK memiliki pandangan yang sama dengan kami bahwa situasi saat ini adalah yang penting, yaitu menciptakan suasana politik yang kondusif,” jelasnya. (plt)

tag: #presidential-threshold  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...