JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kembali tercorengnya dunia pendidikan kita oleh oknum tak bertanggungjawab membuat gerah anggota dewan. Karena itu Komisi X DPRRI mendukung Mabes Polri melakukan penyelidikan atas bocornya soal Ujian Nasional (UN).

"Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas seluruh aktor atas peristiwa ini. Pemerintah juga harus serius menanggapi masalah ini. Negara harus hadir dalam persoalan ini," ujar anggota komisi X fraksi PPP Reni Marlinawati Gedung DPRRI, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

‎‎Reni mengungkapkan pelaksanaan UN 2015 ini tidak jauh lebih baik dibanding UN sebelumnya. Menurutnya, persoalan-persoalan yang sebelumnya kerap terjadi malah muncul kembali dalam UN tahun ini.

"Ini bukti Kementerian Dikdasmen dan jajarannya tidak belajar dari masa lalu dan tidak mengantisipasi atas persoalan yang akan muncul," ungkapnya.

Ia menambahkan pelaksanaan teknis dalam UN Online juga membuktikan sistem ini belum berjalan maksimal. Persoalan yang muncul di lapangan seperti persoalan jaringan, server serta listrik cukup dominan muncul di lapangan.

‎Padahal, lanjut Reni, persoalan teknis ini dapat diantisipasi jauh-jauh hari.

"Saya melihat Kementerian Dikdasmen dan jajarannya tidak maksimal menyiapkan UN Online ini. Saya meminta Kemendikdasmen untuk melakukan audit total terhadap pelaksanaan UN tingkat SMA ini. Tujuannya agar kejadian serupa tidak muncul dalam pelaksanaan UN di tingkat SMP maupuan SD," tandasnya. (al)