JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sebagai organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memutuskan hadir memenuhi undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) pada Selasa (21/4/2015) kemarin di Istana Negara.

PB HMI merasa berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal terkait sikap PB HMI atas isu-isu kekinian yang dihadapi bangsa.

"Kita memilih hadir, karena memang ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan ke Presiden melalui Wantimpres. Apalagi, Wantimpres memang meminta pandangan PB HMI," kata Ketua Umum PB HMI, Arief Rosyid kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Menurutnya, kepemimpinan yang tangguh bukan hanya karena dukungan koalisi politik, namun karena berpegang teguh pada konstitusi. Terpenting mau mendengarkan jeritan rakyat.

"Mau merendahkan telinganya pada jerit aspirasi rakyat," katanya.

Arief menilai, selama satu semester kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, justeru malah banyak terjadi gejolak politik dan ekonomi yang mencemaskan.

Oleh karenanya, dalam kesempatan yang bagus itu, PB HMI menuntut agar Jokowi-JK segera menuntaskan kegaduhan politik dan kerawanan sosial yang muncul akibat ekonomi yang kian memburuk.

Selain itu, lPB HMI juga menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan konflik antara lembaga penegak hukum.

"Pemerintah perlu mencermati dampak psikologis dan terutama dampak dari kebijakan yang diambil," katanya.

Selain itu, pemerintah harus segera menunjukkan loyalitas sepenuhnya kepada konstitusi negara dan amanat rakyat Indonesia yang telah memberi mandat, bukan kepada kepentingan lainnya (partai koalisi).

"Tentu, sebagai penyambung lidah bagi gerakan mahasiswa, PB HMI juga meminta agar Wantimpres menyediakan forum musyawarah dengan kelompok mahasiswa sebagai ruang menyampaikan aspirasi terkait isu-isu yang berkembang di publik," kata Arief. (al)