JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Hukum dan Tata Negara Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas terhadap menterinya yang membangkang dan selalu membuat kericuhan bagi ketenangan rakyat Indonesia.
"Menteri-menteri itu kan pembantu Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden," kata Gede Pantja Astawa kepada wartawan, Kamis (23/4/2015).
Menurut Gede, sebagai pembantu Presiden, tentu tugasnya adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara administratif, yang pada akhirnya dipertanggung-jawabkan kepada Presiden.
"Bukan malah sebaliknya, menteri membangkang, tidak mau melakukan apa yang sudah diputuskan Presiden, apalagi tidak mematuhi apa yang sudah diperintahkan presiden untuk diimplementasikan. Ini sangat tidak sehat bagi pemerintahan," ujarnya.
Gede mengkhawatirkan bila antara Presiden dan Menteri sudah tidak ada keserasian akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
"Jelas, bila hal kecil (perintah) saja tidak dilakukan, bagaimana bisa melakukan perubahan-perubahan ke depan, ini akan berakibat fatal," tegas Gede
Dikabarkan, sebelumnya bahwa Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly tidak mau melantik Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, Keppres Dirjen Imigrasi sudah ada.
Perlu diketahui, bahwa pengusulan Dirjen Imigrasi ini telah melalui proses seleksi terbuka sesuai dengan amanat UU No 5 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 13 Tahun 2014 yang diusulkan dengan surat Menkumham No : M.HH.KP.03.03-237 yg ditujukan kepada Presiden selaku Ketua Tim TPA jabatan struktural Eselon 1.
Ketika semua prosedur formal telah dilakukan dan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres di bulan Desember 2014 maka tidak ada alasan Yasonna Laoly untuk tidak melantik dirjen terpilih.
Penundaan apalagi rekayasa untuk membatalkan Keppres, mengubah Keppres dan upaya lain semisal mengusulkan calon baru, hal ini sudah melanggar hukum.
"Ini kesalahan sangat fatal bagi seorang menteri. Dirjen Imigrasi ini kan bagian terpenting untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk bagi Negara dan Bangsa, jadi harus diprioritaskan," tegasnya.
Ia menegaskan, bila ada menteri yang tidak mau melantik dirjen berdasarkan Keppres yang sudah turun, adalah bentuk pembangkangan atau ketidak-patuhan menteri kepada Presiden.
"Konsekuensinya, menteri tersebut harus diberhentikan oleh Presiden bila nanti Presiden melakukan reshuffle kabinet. Jangan dibiarkan berlarut-larut," imbuhnya.
Desakan reshuffle kabinet juga disuarakan anggota Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa. Menurutnya, Jokowi sudah sepantasnya melihat kabinetnya mana yang loyal dan yang betul-betul memiliki kinerja baik.
Desmond menjelaskan, Jokowi tidak bisa membiarkan orang-orang yang membangkang masih berada di kabinet kerja yang difokuskan untuk kemajuan negeri ini. Jika dibiarkan, ia khawatir bukan kemajuan yang terjadi, namun justru kemunduran.
"Saya kira kabinet ini memang perlu dirombak, karena sudah tidak melakukan kemajuan ke arah yang lebih baik," jelasnya.
Terlebih lagi kata politisi Gerindra itu, kebijakan-kebijakan beberapa menteri bukan malah membuat kesejahteraan rakyat, namun justru membangun instabilitas politik dan sosial seperti Menkumham Yasonna Laoly.
"Bahkan ada menteri yang kebijakannya cenderung tidak pro kepada rakyat, keluar dari jalur Jokowi sendiri," ungkapnya. (iy).
