JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Inas N Zubir menyesalkan beredarnya informasi hoax soal harga BBM yang naik terus dan tertinggi sepanjang republik ini berdiri.

Anehnya, lanjut dia, informasi sesat tersebut sangat intens diteriakan kalangan gerakan 2019 ganti presiden, padahal yang terjadi tidak demikian. Ia pun membandingkan harta BBM era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Harga Premium di awal pemerintahan SBY adalah Rp 1.820, kemudian terjadi kenaikan dua kali pada 1 Maret 2005, Rp 2400, lalu 1 Oktober 2005 terjadi kenaikan yang signifikan, 88% menjadi Rp 4.500. Tahun 2008 terjadi kenaikan lagi menjadi Rp 6.000, kemudian di tahun yang sama turun dua kali menjadi Rp 5.000 dan tahun 2009 turun lagi menjadi Rp 4.500, akan tetapi pada tahun 2013 terjadi kenaikan 34% menjadi Rp 6.500," beber Ketua Fraksi Hanura di DPR itu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Jika dibandingkan dengan era SBY, terang dia, di awal pemerintahan Jokowi, harga minyak dunia melambung secara signifikan serta adanya kebijakan penghapusan subsidi bensin premium sehingga tahun 2014 naik 30 persen menjadi Rp 8.500.

"Tapi kemudian pada tahun 2015 diturunkan menjadi Rp 7.600, lalu turun lagi menjadi Rp 6.800, di tahun yang sama juga nak lagi Rp 7300. Kemudian tahun 2016 turun lagi Rp 6.950 dan tahun 2017 turun menjadi Rp 6.550 sampai dengan sekarang," ungkapnya.

Selain itu, kata Inas, di era SBY, supply chain import melibatkan pemburu rente sehingga rantai suplai menjadi lebih panjang.

"Dari Trader/Major Oil Company(MOC) kepada GLobal Energy/Verita oil/Gold Manor lalu ke National Oli Company(NOC) lalu ke Pertamina Energy Services(Petral) kemudian ke Pertamina, dengan Formula harga RON88=MOPS92-US$(0 s/d 0.5) per barrel, dimana disubsidi dari APBN sekitar Rp 200 triliun," bebernya.

Menurut Inas, Trader, MOC dan NOC adalah perusahaan trading internasional yang berpengalaman dalam bisnis minyak, sedangkan MOC selain trading, mereka juga punya ladang dan kilang minyak, yang lain-nya yakni NOC adalah perusahaan minyak milik negara-negara produsen minyak diluar negeri.

"Yang menarik adalah Global Energy, Verita Oil dan Gold Manor semuanya perusahaan milik Mr. MR yang selama ini diduga sebagai bos mafia migas di Pertamina," katanya.

Dijelaskannya, MOPS92 adalah basis harga RON 92 (fluktuatif) yang digunakan untuk menghitung harga RON88 karena RON88 tidak ada basis harganya, karena memang tidak ada kilang didunia yang memproduksi RON88 kecuali Pertamina.

Jika dibandingkan dengan era SBY, kata dia, Di era Jokowi supply chain import dipangkas menjadi 2 rantai/fihak saja, yakni Trader/MOC/NOC langsung ke Pertamina, formula harga menjadi lebih ekonomis yakni, RON88=MOPS92-US$(2 s/d 2.5) per barrel, dimana subsidi APBN ditiadakan.

"Harga solar di era SBY akhir 2014 adalah Rp 5.500 dengan subsidi dari APBN kurang lebih Rp 45 triliun, sedangkan harga solar era Jokowi, harga sekarang Rp 5.150, berarti turun Rp 350 dengan subsidi Rp 15,6 triliun saja," tutupnya.(yn)